Gubernur Papua Lukas Enembe
INFILTRASI – Tindak lanjut pertemuan PT Inalum dengan pemerintah Provinsi Papua di Jakarta beberapa waktu lalu, kini Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Ketua DPRP Yunus Wonda, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerwa dan SKPD terkait melakukan pertemuan.
Dalam rilis yang diberikan kepada sejumlah awak media, dikatakan dalam pertemuan itu Gubernur Papua Lukas Enembe menolak proposal yang diajukan PT Inalum terkait dengan divestasi 51 persen saham PT. Freeport Indonesia (Freeport). Alasannya, isi dari proposal itu sudah di luar kesepakatan sebelumnya dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI).
Menurut Lukas, kesepekatan sebelumnya disepakati antara Menteri Keuangan RI kalau mau buat perusahaan badan usaha milik daerah (BUMD) atau perusahan baru, maka harus dibahas dan disepakati bersama.
“Bahkan Pemprov Papua sudah menyiapkan nama BUMD dan sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan RI. Tapi kesepakatan itu diubah dan diganti dengan tiba-tiba dengan proposal yang disodorkan dengan nama perusahaan daerah PT. Indocopper Investama,” jelas Lukas dalam rilisnya.
Dilansir Kabar Papua Kamis malam, 22 November 2018, Lukas juga mengatakan, pihak PT Inalum mengajukan untuk menggunakan perusahan PT. Indocopper Investama yang mana sebelumnya PT itu milik Aburizal Bakrie, kemudian dibeli oleh PT Freeport Indonesia.
“Sudah tak sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Jadi, ini perusahaan BUMD tetapi kepemilikan saham 26 persen milik PT Inalum, 10 persen saham nanti milik Papua dan sisa saham lainnya kami tak tahu milik siapa. Saya tegaskan agar tak membuat sejarah masa lalu yang tak baik diulang kembali. Jangan bikin bodok kami orang Papua,” kata Lukas tegas.
Untuk itu, Lukas meminta agar pembentukan perusahaan BUMD ini harus dibahas ulang dan jika PT Inalum keberatan dengan kesepakatan sebelumnnya, seharusnya disampaikan sejak awal dan Pemprov Papua bisa mencari investor lain untuk divestasi saham PT. Freeport Indonesia ini.
Lukas menjelaskan, dalam divestasi saham PT. Freeport Indonesia, pemerintah melalui PT Inalum bersedia membayar saham sebesar 51 persen kepada PT Freeport Indonesia, lalu 10 persen saham Pemprov Papua itu, PT Inalum akan mengambil deviden milik Papua.
Kepala Komunikasi Korporat dan Hubungan Antar Lembaga Holding Industri Pertambangan Inalum, Rendi Witular mengatakan, kesepakatan dilihat berdasarkan keutungan bersama, akan tetapi niat baik dari Inalum ingin pemerintah daerah mendapatkan 10 persen.
“Ini semua masih proses dan bisa saja akan diganti atau dibicarakan kembali. Yang terpenting, sebelum Desember 2018 semua transaksi PT Freeport Indonesia sudah selesai,” kata Rendi kepada para wartawan di Kota Jayapura, Kamis malam, 22 November 2018.
(QPratiwi/inf)
