Kantor pusat Komnas HAM
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapatkan kritik oleh sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat kerja yang berlangsung Rabu (6/06/18). Kritik tersebut terkait penyajian anggaran yang terkesan 'Asal-asalan'.
Anggota DPR RI Komisi III Anwar Rachman mengatakan sebagian besar mitra kerja Komisi Hukum dalam laporan keuangan sangat detail dan terencana.
"Saya melihat, mohon maaf pengajuan ini hanya sekedar saja. Asal-asalan. Sejak pagi, pengajuan dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, semuanya lengkap. Prestasi apa saja yang telah dilakukan, laporan yang ditindaklanjuti berapa, sudah putusan berapa. Masyarakat mempertanyakan apa kerja Komnas HAM. Kita belum pernah dengar," kata Anwar, dalam Rapat Anggaran RAPBN 2019 di Gedung Parlemen, Jakarta.
Bahkan Komnas HAM, lanjut politisi PKB , tidak menjelaskan penggunaan dan penyerapan anggaran pada tahun 2017. Menurutnya kondisi tersebut, sulit bagi dewan untuk melakukan penilaian capaian kinerja yang telah dicapai Komnas HAM.
"Tidak menyampaikan realisasi penyerapan anggaran tahun 2017. Kalau realisasi tidak dijelaskan lalu mengajukan anggaran , loh yang lama saja tidak jelas penggunaannya," kritiknya.
Dia meminta agar Komnas HAM memperbaiki penyajian laporan keuangan yang lebih mendetail sehingga dewan dapat mengukur kinerja dan pengelolaan keuangan Komnas HAM.
"Jangan sampai kayak gini. Kita tidak menginginkan (Proposal laporan keuangan) yang mewah. Mahkamah Agung saja tidak mewah tapi lebih rinci dan bisa dibaca copi-annya. Kalau ini (Komnas HAM) copi-annya buram," cetusnya.
Kritik serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi III lainnya Arsul Sani. Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Komnas HAM harus mencontoh laporan keuangan milik Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK); Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ; dan Kepolisian RI.
"Nah Pak Ketua Komnas HAM, dalam penyajian acuan anggaran, saya sepakat dengan Pak Rahman agar diperbaiki meskipun banyk hal sasaran atau indikator kualitatif tapi harus dinyatakan. Komnas HAM harus mencontoh PPATK. Ada sasaran stategis, indikator target. Jadi kami jelas menilai, mengukur kinerja mitra Komisi III berdasarkan komitmen," ujar Arsul.
"Kapolri kalau fit and proper, detail satu persatu. Jadi kita tau. Kita puji juga KPK yang detail dalam penyajian anggaran walau kita sebal," tegasnya.
Kendati demikian, dia memuji pengelolaan anggaran Komnas HAM yang menunjukkan perbaikan.
"Kita kasih pujian untuk Komnas HAM berdasarkan laporan BPK ke DPR untuk laporan keuangan tahun 2017, sudah naik pangkat tanpa opini menjadi wajar tanpa pengecualian. Dari sisi tata kelola keuangan ada perbaikan," pujinya.
(sgd/arn/in)
