Wakil Menteri Luar Negeri Kim Kye-gwan
SEOUL - Pyongyang tidak tertarik membahas denuklirisasi dengan Washington tanpa ada jaminan Korea Utara (Korut) bebas dari agresi. Wakil Menteri Luar Negeri Kim Kye-gwan tak mau Korea Utara seperti nasib Libya yang tak memiliki jaminan bebas agresi setelah melucuti program senjata nuklirnya.
Kim mengkritik tuntutan Washington untuk konsesi sepihak soal denuklirisasi di Semenanjung Korea.
"Ini bukan upaya untuk memecahkan masalah melalui dialog melainkan manifestasi untuk memaksakan nasib Libya dan Irak yang runtuh kepada negara kita yang bermartabat," kata Kim, yang dilansir KCNA, Rabu (16/5/2018) malam.
AS menginvasi Irak pada tahun 2003 dengan dalih Baghdad memiliki senjata pemusnah massal. Namun, tak ada senjata semacam itu yang pernah ditemukan.
Pada tahun yang sama, pemimpin Libya Muammar Gaddafi menawarkan untuk menutup program senjata nuklir negaranya. Bahan-bahan senjata nuklir Libya kemudian dipindahkan ke AS. Namun pada 2011, AS dan sekutu NATO-nya mendukung pemberontakan bersenjata yang menggulingkan dan membunuh Gaddafi serta menceburkan Libya ke dalam kekacauan.
"Saya ragu apakah Amerika Serikat benar-benar menginginkan dialog yang sehat dan negosiasi," ujar Kim. "Dunia sangat sadar bahwa negara kita bukan Libya atau Irak," imbuh dia.
Pyongyang dalam beberapa pekan telah menunjukkan niat baik menjelang pertemuan pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump pada 12 Juni di Singapura. Salah satunya, dengan membebaskan tiga tahanan asal AS yang dituduh sebagai mata-mata.
Sikap baik lain yang ditunjukkan Korut adalah berjanji akan melakukan moratorium uji coba nuklir dan rudal dan dengan semangat transparansi mengundang jurnalis asing untuk menyaksikan penutupan situs uji coba nuklir yang dijadwalkan pada 23-25 Mei 2018.
"Kami tidak akan tertarik dalam pembicaraan lagi jika (mereka) hanya mencoba mendorong kami secara sepihak ke suatu sudut dan memaksa kami untuk melucuti (senjata) nuklir," katanya.
"Tidak dapat dihindari untuk mempertimbangkan kembali apakah akan menanggapi KTT (konferensi tingkat tinggi) mendatang dengan AS," imbuh dia.
Pernyataan Wakil Menlu Korut itu muncul sehari setelah keputusan Pyongyang untuk membatalkan pertemuan dengan Seoul karena dipicu oleh latihan militer Max Thunder 2018 antara AS dan Korea Selatan. Manuver militer itu dianggap Pyongyang sebagai latihan invasi dan provokasi di tengah membaiknya hubungan antar-Korea.
"Pelatihan ini ditujukan untuk dan merupakan tantangan yang disengaja terhadap deklarasi Panmunjom dan merupakan provokasi militer yang disengaja," tulis media pemerintah Korut, KCNA, pada hari Rabu. "Pelatihan ini mencerminkan sikap AS dan Korea Selatan yang tidak berubah untuk melanjutkan 'tekanan dan sanksi maksimum' terhadap kami."
(mas/in)
