Menteri LHK Siti Nurbaya
INDOPOST, JAKARTA - Kelompok Tani Nelayan Andalan membantah melakukan penyanderaan terhadap 7 staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Rokan Hulu, Riau. Menteri LHK Siti Nurbaya menyebut memang ada indikasi masyarakat digerakan oleh PT Andika Pratama Sawit Lestari (APSL).
"Indikasi itu ada. Indikasi di lapangan ada. Karena dari mereka kerja diikuti. Waktu disandera kan minta dihapusnya foto. Dan plang minta dicabut. Ya udah kita teliti aja," ungkap Siti.
Hal tersebut disampaikan usai Siti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2016).
Peristiwa berawal saat Tim Kebakaran Hutan dan Lahan (KLHK) Kementerian LHK mendatangi lahan yang terbakar menyusul adanya masyarakat yang mengungsi akibat kabut asap. Tim awalnya mendatangi ke lokasi yang dikuasai PT APSL.
Dari temuan di lapangan, terdapat kawasan terbakar yang berada di lahan hutan produksi atau milik negara. Setelah ditelusuri, kebun sawit yang terbakar itu dikelola oleh tiga kelompok tani yang difasilitasi oleh PT APSL sebagai 'Bapak Angkat'.
"Semua indikasi yang terbakar diperiksa aja. Kan prosedur harus dilalui. Kan gambarnya luas jelas banget itu wilayah milik PT APLS yang terbakar," kata Siti.
Pihak polisi menyebut ratusan orang yang menghalangi 7 staf Kementerian LHK merupakan korban. Mereka disebut ingin menyampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah.
"Kalau masyarakat ngebakar kan (mereka tetap) kena juga. Tahun lalu kita sampai nggak bisa napas. Masa kita mau kaya gitu terus. Saya waktu dikabari asap pekat ke Singapura jadi nggak tenang," Siti menjelaskan.
Soal apakah Kelompok Tani korban atau bukan, Siti menyebut penyelidikan harus dilakukan. Termasuk soal izin PT APLS dan pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa itu.
"Prosedur harus ditelisik. Izinnya si perusahaan gimana, peran aparat gimana. Ada permainan apa tidak dalam pengurusan izinnya antara perusahaan dengan aparat di masyarakat," tuturnya.
Tujuh staf yang disandera ratusan orang turun ke lokasi atas perintah langsung Menteri LHK. Siti mengaku sempat kaget mendengar kabar dari media mengenai adanya masyarakat yang mengungsi akibat dampak kebakaran hutan dan lahan.
"Sekarang kebayang nggak di Dumai gelap. Masyarakat mengungsi. Makanya Minggu tanggal 28 kemarin saya suruh cek Dirjen ke lapangan," terang Siti.
Sebelumnya, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan, Jefriman membantah melakukan penyanderaan. Mereka juga membantah membakar lahan.
"Kami dari kelompok tani tidak pernah menyandera staf ibu menteri (Menteri KLHK Siti Nurbaya). Kami juga tidak melakukan kontak fisik ataupun menyentuh barang-barang yang dibawa staf KLHK," aku Jefriman, Senin (5/9).
Jefriman juga mengatakan bahwa lahan yang terbakar di Desa Bonai, Kabupaten Rohul, bukanlah lahan PT APSL. Mereka menyebut kawasan yang terbakar adalah perkebunan sawit milik kelompok tani di lahan milik negara.
"Kami ini masyarakat miskin. Karenanya kami memiliki lahan lantas menggandeng PT APSL sebagai perusahaan 'Bapak Angkat' untuk membangunkan perkebunan kelapa sawit kepada kami," tandasnya.
(ear/indo)
