Menkeu Bambang Brodjonegoro. (ilustrasi)
INDOPOST, JAKARTA-Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani menyebut sikap pemerintah terutama Menteri Keuangan (Menkeu) yang menargetkan dana pajak yang dikumpulkan dari program tax amnesty (pengampunan pajak) dirasa terlalu agresif.
Sejauh ini, Menkeu memang menargetkan dapat menarik dana pajak dari tax amnesty mencapai Rp165 triliun. Sementara Bank Indonesia (BI) sendiri memperkirakan sekitar Rp53 triliun dana pajak yang akan masuk dari tax amnesty.
“Kadin sih melihatnya target pemerintah yang sebesar Rp165 triliun itu terlalu agresif ya. Mungkin perkiraan Kadin kurang lebih sedikit dari perkiraan BI,” cetus Rosan saat ikut acara halal bi halal di kediaman Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, di Jakarta, Kamis (7/7).
Namun ketika ditanya apa alasannya, Rosan sendiri agak sungkan menjawabnya. “Saya agak susah bicaranya, karena tidak ada valid data (yang dikantongi pemerintah). Cuma kalau bicara antar perusahaan, saya rasanya agak susah,” tegas dia.
Bahkan Rosan sendiri memperkirakan, dana repatriasi setelah mengikuti program tax amnesty itu kemungkinan tidak akan semua kembali ke dalam negeri.
“Karena banyak juga aset yang dimiliki para pengusaha di sana tidak dalam bentuk cash. Banyak yang berupa properti atau investasi dalam bentuk perusahaan di sana, dan lainnya. Sehingga, jika diharapkan kembali dalam bentuk cash agak sulit ya,” papar dia.
Meski begitu, dia yakin pengusaha yang akan mendeklarasikan kekayaannya untuk ikut program tax amnesty cukup banyak.
“Berminat sih mereka (para pengusaha) akan declare ya. Tapi jumlahnya berapa, saya nggak tau pasti,” kilahnya.
Karena sejauh ini, ujar Rosan, para pengusaha itu masih mempelajari secara detail terkait tax amnesty tersebut. Seperti caranya bagaimana, implementasi tax amnesty-nya bagaimana, dan lain-lainnya.
“Tapi, kalau bicara mereka akan declare, ya pasti declare. Tapi sekali lagi, kalau diharapkan dananya balik kesini semua, mungkin tidak bisa semuanya ya,” cetus dia.
Lebih jauh Rosan menegaskan, pihaknya juga dari dulu sampai saat ini terus melakukan sosialisasi, terutama terhadap pengusaha kategori usaha kecil dan menengah (UKM). Bahkan terkait yang 0,5 persen terhadap UKM, dirinya sepakat-sepakat saja.
“Karena dulu juga (saat pembahasan RUU), kami diminta pemerintah untuk memnerikan masukan. Makana, kalau bagi UKM itu, saya rasa 0,5 persen sudah bagus. Dan tarif keseluruhan juga sudah baik. Sudah acceptable lah oleh temen-temen pengusaha,” pungkas Rosan.
(atl)
