AS Kecam Langkah China Terkait Pemangkasan Legislatif dan Penundaan Pemilu Hong Kong
WASHINGTON - Amerika Serikat mengecam keras langkah China untuk semakin mengurangi partisipasi dan perwakilan politik di Hong Kong dan sangat prihatin dengan penundaan kedua dalam pemilihan Dewan Legislatif di wilayah itu, kata Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (30 Maret).
"Kami sangat prihatin dengan perubahan pada sistem pemilihan Hong Kong ini, yang bertentangan dengan keinginan rakyat di Hong Kong dan menyangkal suara warga Hong Kong dalam pemerintahan mereka sendiri," kata juru bicara Departemen Luar Negeri dalam email ketika ditanya tentang perubahan yang diselesaikan pada Selasa.
Perombakan besar-besaran sistem pemilu Hong Kong akan secara drastis mengekang perwakilan demokratis karena pihak berwenang berusaha memastikan "patriot" menguasai pusat keuangan global.
Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Beijing untuk mengkonsolidasikan cengkeramannya yang semakin otoriter di Hong Kong menyusul pemberlakuan undang-undang keamanan nasional pada bulan Juni, yang oleh para kritikus dianggap sebagai alat untuk menghancurkan perbedaan pendapat.
Inggris mengatakan perubahan itu melanggar Deklarasi Bersama 1984 yang ditandatangani oleh Perdana Menteri China Zhao Ziyang dan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher di mana otonomi Hong Kong dijamin di bawah perjanjian "satu negara, dua sistem".
Juru bicara AS, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan Beijing harus menjunjung tinggi kewajiban internasionalnya di bawah Deklarasi Bersama.
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan perubahan itu akan diserahkan ke Dewan Legislatif wilayah itu pada pertengahan April dan dia memperkirakan perubahan itu akan disahkan pada akhir Mei.
Pemilihan Dewan Legislatif, yang sudah ditunda sekali hingga September dengan pemerintah mengutip COVID-19, akan diadakan pada bulan Desember, katanya.
"Kami ... sangat prihatin dengan penundaan pemilihan LegCo September untuk kedua kalinya," kata jurubicara AS.
Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat China atas tindakan keras terhadap demokrasi di Hong Kong dan mengumumkan diakhirinya perlakuan ekonomi khusus yang telah lama dinikmati wilayah itu berdasarkan hukum AS.
0 Reviews:
Post a Comment