Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menutup perusahaan media sosial atau pun mengatur dengan aturan baru. Ancaman dilontarkan setelah pihak Twitter melakukan cek fakta atas dua tweet-nya.
Presiden Amerika tidak dapat secara sepihak. Langkah seperti itu biasanya memerlukan otorisasi Kongres AS atau pun Komisi Komunikasi Federal (FCC).
Kendati demikian, hal itu tidak akan menghentikan Trump dari langkahnya untuk mengeluarkan peringatan yang kuat.
Ancaman presiden itu muncul dalam tweet-nya. "Partai Republik merasa bahwa Platform Media Sosial benar-benar membungkam suara-suara konservatif. Kami akan sangat mengatur, atau menutupnya, sebelum kami membiarkan hal ini terjadi. Kami melihat apa yang mereka coba lakukan, dan gagal, pada 2016. Kami tidak dapat membiarkan versi yang lebih canggih dari itu ....," tulis Trump via akun @realDonaldTrump.
"....terjadi lagi. Sama seperti kita tidak bisa membiarkan Surat Suara Masuk (Mail-In Ballots) berskala besar berakar di negara kita. Ini akan menjadi gratis untuk semua kecurangan, pemalsuan dan pencurian Surat Suara. Siapa pun yang paling curang akan menang. Begitu juga dengan Media Sosial. Bersihkan tindakanmu, sekarang!!!!," lanjut Trump.
Trump dan tim kampanyenya marah setelah pihak Twitter menambahkan frasa peringatan untuk dua tweet
Trump yang menyebut surat suara "curang" dan meramalkan bahwa "kotak surat akan dirampok".
Di bawah tweet, sekarang ada tautan bertuliskan; "Dapatkan fakta tentang surat suara masuk" yang memandu pengguna ke halaman Twitter dengan cek fakta dan berita tentang klaim Trump yang tidak berdasar.
Trump menjawab di Twitter, menuduh platform media sosial itu ikut campur dalam Pemilihan Presiden 2020. "Sebagai presiden, saya tidak akan membiarkan ini terjadi," katanya, seperti dikutip AP, Kamis (28/5/2020).
Manajer kampanye 2020-nya, Brad Parscale, mengatakan bias politik jelas datang dari pihak Twitter. "Ini telah memimpin kampanye untuk menarik semua iklan kami dari Twitter bulan lalu," katanya. Twitter telah melarang semua iklan politik sejak November lalu.
Trump tidak menjelaskan ancamannya secara lebih rinci pada hari Rabu. Tetapi beberapa sekutu Trump, yang menuduh pihak perusahaan teknologi bertindak bias, mempertanyakan apakah platform seperti Twitter dan Facebook harus terus menikmati perlindungan tanggung jawab sebagai "platform" di bawah hukum federal atau diperlakukan lebih seperti penerbit, yang dapat menghadapi tuntutan hukum.
"Teknologi besar mendapat bantuan besar dari pemerintah federal," kata Senator Republik, Josh Hawley, kepada Fox News.
"Mereka mendapatkan kekebalan khusus ini, kekebalan khusus ini dari tuntutan dan dari kewajiban yang bernilai miliaran dolar bagi mereka setiap tahun. Mengapa mereka mendapat subsidi dari pembayar pajak federal untuk menyensor konservatif, menyensor orang yang kritis terhadap China?," ujarnya.
0 Reviews:
Post a Comment