Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mencairkan dana piutang dan dana bagi hasil dalam waktu dekat. Dana piutang milik Pemprov DKI yang bisa dicairkan Kementerian Keuangan sebesar Rp5,1 triliun.
Hal ini disampaikan Anies kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat melakukan rapat virtual, Kamis (2/4).
"Kita membutuhkan kepastian dana bagi hasil. Ketika ratas kami sampaikan ada dana bagi hasil yang sesungguhnya perlu segera dieksekusi, Pak. Karena itu akan membantu sekali. Ini tagihan tahun lalu jadi piutang ke Kemenkeu," kata Anies dalam rapat tersebut, Kamis (2/4).
Anies membeberkan mulanya angka piutang Kemenkeu ke DKI sebesar Rp6,4 triliun. Namun dengan sejumlah penyesuaian, angka piutang tahun lalu ini menyusut menjadi Rp5,1 triliun.
Kemudian Anies menyatakan ada dana bagi hasil DKI pada kuartal ke II sebesar Rp2,4 triliun. Seperti halnya dana piutang, Anies juga meminta Kementerian Keuangan pimpinan Sri Mulyani itu lekas mencairkan dana bagi hasil.
"Kami berharap itu berharap dicairkan. Jadi tantangan kita di Jakarta bukan pada anggaran tapi pada cash flow. Kalau dicairkan kita punya keleluasaan secara cashflow itu yang kita sampaikan kepada bapak Presiden pada saat ratas (rapat terbatas), " jelas Anies.
"Kita berharap dana bagi hasil segera ditransfer dan saya juga sudah memberikan surat keterangan secara resmi ke Kemenkeu," lanjut dia.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memastikan DKI tak memiliki kendala dalam persoalan anggaran untuk menangani Covid19. Hanya saja ada beberapa perputaran uang yang masih tersendat dan harus segara dieksekusi.
Dalam rapat bersama Wapres Ma'ruf Amin, Anies juga meminta agar pemerintah pusat segera menetapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bagi wilayah Jabodetabek. Menurutnya perlu karena tingkat penularan virus corona tertinggi terjadi di Jakarta.
Hingga Kamis (2/4), ada 855 orang di Jakarta yang positif terinfeksi virus corona (Covid-19). Sebanyak 90 di antarnya meninggal dunia.
"Penyebaran kasus di Jabodetabek itu berbeda, sehingga yang kami butuhkan pemerintah pusat mensegerakan mendapatkan status supaya kita bisa mengeluarkan peraturan," tutup dia.
