# Group 1 User-agent: Googlebot Disallow: /nogooglebot/ # Group 2 User-agent: * Allow: / Sitemap: https://www.infiltrasi.com/sitemap.xml
Latest News
Wednesday, April 29, 2020

KPK Sentil 5 Provinsi dan 5 Kabupaten Soal Alokasi APBD Yang Sangat Besar Untuk Tangani Corona

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri



JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pagu anggaran APBD untuk penanganan Covid-19, Firli Bahuri menyebut terdapat lima provinsi yang mengeluarkan anggaran cukup besar untuk penanganan Covid-19, meliputi lima provinsi.

"DKI Jakarta kurang lebih Rp 10 triliun, Jawa Tarat Rp 8 triliun, Jawa Timur 2,3 triliun, Rp Jawa tengah Rp 2,1 triliun fan Aceh Rp 1,7 triliun," ucap Firli dalam RDP dengan Komisi III, di Jakarta , Rabu (29/04/2020).

Tidak hanya provinsi, ada juga lima Kabupaten yang menganggarkan penanganan Covid-19 yang jumlahnya besar. KPK pun mencatat ini terdapat di lima Kabupaten.

"Ada lima terbesar, pertama Kabupaten Jember Rp 479,4 miliar, kedua Kabupaten Bogor Rp 384,1 miliar, Kabupaten Bandung Rp 273, 5 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 243 miliar dan Kabupaten Tulangbawang Rp 228,8 miliar. Angka-angka ini sekali lagi kami terus pantau, kami aktif terus sampai dengan tanggal 20 April yang lalu," ujar Firli.

KPK juga menyoroti besar anggaran penanganan Covid-19 di sejumlah kota, diantaranya Kota Makassar Rp 749,1 miliar, Kota Tangerang Rp 349,8 miliar, Kota Bogor Rp 348,6 miliar, Kota Bandung Rp 300,4 miliar dan kota Batam Rp 268,1 miliar. KPK berkomitmen tak segan menindak para pelaku korupsi anggaran Covid-19.

Sebaran anggaran yang begitu besar, baik bersumber dari APBN maupun APBD yang tadi kami sampaikan, APBN Rp 405,1 triliun dan APBD 56,7 triliun.

"Tentu inilah menjadi perhatian kami dari KPK untuk itu kami coba memetakan di mana saja titik rawan terjadinya korupsi," tegas Firli.
  • Facebook Comments

0 Reviews:

Post a Comment

Item Reviewed: KPK Sentil 5 Provinsi dan 5 Kabupaten Soal Alokasi APBD Yang Sangat Besar Untuk Tangani Corona Rating: 5 Reviewed By: Trias Politika