Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens
JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo Jokowi-Ma’ruf Amin dihadapkan pada tantangan yang cukup serius. Selain upaya untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat di tengah pandemic covid 19 (corona), Jokowi-Ma’ruf Amin juga dihadapkan dengan masalah internal. Salah satu masalah itu terkait tingkah Staf Khusus Presiden Jokowi yang mengirimkan surat kepada para camat atas nama perusahan pribadinya.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengungkapkan tingkah oknum staf khusus itu membuat reputasi dan legitimiasi Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tercoreng.
Baca: Demi Integritas Spirit Milenial, Andi Taufan Mundurlah!
“tingkah oknum staf khusus itu mencoreng pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Di tengah pandemic covid 19, tidak lah mudah bagi pemerintah untuk tetap menjaga presepsi publik agar tetap positif. Dibutuhkan kerja keras dan cerdas dalam upaya menangani pandemic covid 19 ini. Namun situasi yang kacau di internal istana, akan menambah runyam keadaan” jelas Boni kepada wartawan, Jakarta (15/04/20).
Boni menyarankan pemerintah perlu mengambil tindakan tegas terhadap bentuk perilaku menyimpang seperti yang dilakukan oknum staf khusus itu.
Menurut Boni, “tindakan tegas dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, sekaligus perbaikan citra di hadapan public”. Tindakan yang dilakukan oknum staf khusus itu adalah masalah yang serius, karena berkaitan dengan etika jabatan dan trust masyarakat terhadap pemerintah.
Baca: Terkait Kasus Stafsus Andi Taufan, GAMKI Minta Publik Jangan Terlalu Menghakimi
“Sejauh ini kerja keras dan komitmen Presiden Jokowi harus kita apresiasi. Presiden Jokowi telah membanting tulang bekerja untuk masyarakat, di tengah fitnah dan ancaman permainan politik dari orang-orang yang mencoba mengail di air keruh, ujar Boni.
Direktur LPI itu mencontohkan salah satu contoh mengail di air keruh adalah tindakan yang dilakukan kelompok Anarko. Kelompok itu berupaya ingin melakukan penjarahan di sejumlah kota besar.
Namun berkat kesigapan dari aparat kepolisia, hal-hal buruk dan tidak kita inginkan berhasil ditindak cepat dan dicegah oleh aparat kepolisian.
Boni mengatakan, “kita juga patut mengapresiasi kinerja dari aparat kepolisian, BIN dan TNI. Instansi ini menjadi ujung tombak penanganan dampak yang ditimbulkan dari pandemic covid 19 ini”.
Menurut Boni kementerian dan lembaga lain memang ikut terlibat dalam menangani pandemic covid 19, seperti Kementerian Dalam Negeri yang proaktif mengkoordinasi dengan para Kepala Daerah, tetapi tidak sedikit juga kementerian dan lembaga yang kerjanya tidak kelihatan.
Pria yang pada 2019 menjadi inisiatir Relawan Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin itu menduga, mungkin saja itu terjadi karena rumitnya birokrasi, atau bisa juga karena ketidak cakepan Menteri dalam menjalankan tugasnya.
Baca: Dinilai Lakukan Penyimpangan Jabatan, ICW Desak Presiden Copot Andi Taufan dari Staf Khusus
Boni menyarankan pemerintah membuat scenario planning yang matang, dan sinergi antara pemerintah, kementerian dan lembaga.
“Diperlukan scenario planning yang akurat dan matang. Pemerintah, kementerian dan lembaga Negara terkait harus bersinergi merumuskan kebijakan. Juga diperlukan koordinasi antargensi dalam implementasi kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan tersebut’, tegas Boni.
“jangan sampai ada kebijakan kontroversial yang membingungkan, seperti perbedaan kebijakan antar Menteri terkait diperbolehkan atau tidaknya ojek online membawa penumpang”, tandasnya.
0 Reviews:
Post a Comment