Anggota Komisi IV DPR RI Bidang Kelautan dan Pertanian, Ansy Lema
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Bidang Kelautan dan Pertanian Ansy Lema prihatin dengan kondisi akhir-akhir ini yang mengancam keselamatan para nelayan. Pasalnya, banyak nelayan yang pendapatannya berkurang drastis akibat krisis ditengah wabah corona.
Menurut dia, keterbatasan alat beku ikan menjadi kendala utama di daerah ini. Karena itu dirinya meminta agar menyediakan bantuan COLD STORAGE untuk NTT. Demikian disampaikan Ansy dikutip triaspolitika.com dari laman fanpages miliknya.
"Beberapa hari lalu saya mendapatkan kiriman video dari nelayan di NTT. Nelayan menyampaikan keluhan mereka tentang dampak pandemi covid-19 terhadap sektor kelautan dan perikanan di NTT," ungkap Ansy, Sabtu, (18/04/2020)
"Saat ini, tangkapan ikan banyak, tetapi permintaan pasar menurun drastis karena terdampak pandemi covid-19. Permintaan pasar domestik di luar NTT dan pasar internasional dalam kondisi lesu," ucapnya.
Dikatakannya, dalam video kiriman itu, nelayan pun akhirnya terpaksa menguburkan ikan yang membusuk karena tidak kunjung dikirim ke konsumen.
Permintaan Cold Storage
Menurut Ansy, ketiadaan pabrik pengolahan ikan dan cold-storage menjadi kendala utama sehingga membuat ikan tidak bisa disimpan terlalu lama.
Para nelayan berharap, Komisi IV DPR dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memikirkan jalan keluar (solusi) agar nelayan tetap bisa menjual ikannya.
Namun kata Ansy, saat Raker bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Selasa, (14/04/2020), dirinya telah menyampaikan keluhan nelayan tersebut.
"Saya mengusulkan KKP bertindak sebagai OFF-TAKER atas produk ikan nelayan. Dengan begitu, nelayan lebih tenang karena tidak lagi khawatir ketiadaan pembeli," urainya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dirinya juga suudah meminta KKP memberikan bantuan COLD STORAGE untuk NTT yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil tangkapan nelayan guna menjaga kualitas hasil tangkapan.
"Jauh sebelum pandemi covid-19, saya sudah beberapa kali mendesak KKP membangun pabrik pengolahan ikan di NTT," ujar dosen Universitas Negeri Jakarta tersebut.
Respon Menteri KKP
Menjawab permintaan tersebut, Menteri KKP Edy Prabowo meresepon positif dan menjawab akan memberikan perhatian serius untuk mengembangkan potensi kelautan dan perikanan NTT.
Kemudian Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan ini menugaskan dua stafnya untuk bertemu Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP NTT, Jimmy Elwaren di Kupang, Rabu (15/04/2020)
"Saya ingin mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai persoalan nelayan, sekaligus merumuskan kebijakan konkrit untuk nelayan. Intinya, nelayan harus dibantu, demikian pula masyarakat harus tetap mengonsumsi ikan sehat dan segar.," tegas mantan presenter TVRI ini.
Dalam pertemuan ini, Kepala BKIPM NTT mengkonfirmasi bahwa pendapatan nelayan turun karena lesunya pembelian di pasar.
Kesepakatan dengan BKIPM NTT
Ada tiga poin penting yang dicatat dari hasil pertemuan tersebut:
Pertama, BKIPM KKP telah memiliki beberapa kegiatan rutin.
Salah satunya adalah bantuan ikan sehat dan bermutu untuk masyarakat guna meningkatkan asupan protein dan gizi.
Ansy mendorong agar selama pandemi, BKIPM membeli ikan nelayan secara langsung dan mendistribusikan bantuan program ikan untuk dikonsumsi masyarakat.
"Saya menyatakan kesetujuan karena sejalan dengan usulan saya pada Menteri agar KKP menjadi OFF-TAKER untuk menyerap ikan tangkapan nelayan dan membagikannya pada masyarakat," tandasnya.
Namun Ansy juga mengingatkan agar bantuan diprioritaskan bagi masyarakat kecil yang mengalami kesulitan.
Kedua, Kepala BKIPM NTT Jimmy Elwaren di Kupang menjelaskan bahwa NTT memiliki potensi perikanan dan kelautan berlimpah. Dalam kajian BKIPM, potensi yang bisa dikembangkan di NTT adalah kawasan budidaya laut, perikanan tangkap, budidaya ikan air tawar serta rumput laut. Produk rumput laut NTT saat ini sudah diekspor ke beberapa negara.
BKIPM memiliki wewenang menerbitkan dan menyediakan sertifikat ekspor produk rumput laut NTT berdasarkan pengajuan dari Unit Usaha yang bersangkutan serta kelayakan uji laboratorium.
"Saat ini, program rumput laut NTT yang menembus pasar ekspor berasal dari Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Flotim (Adonara)", ucap Jimmy.
Jimmy meminta perhatian agar rumput laut NTT menjadi perhatian bersama untuk dikembangkan. Misalnya, pengembangan di wilayah Sumba Timur.
Ketiga, Jimmy menyampaikan keluhan pelaku usaha perikanan akibat mahalnya harga cargo domestik untuk ekspor produk perikanan. Harga cargo mestinya memakai harga ekspor. Namun, justru menggunakan dua harga yakni harga ekspor dan harga domestik.
"Ironisnya, harga domestik lebih mahal ketimbang harga ekspor," keluhnya.
KKP dan Pemprov NTT perlu duduk bersama untuk mencari jalan keluar penurunan harga cargo domestik.
(Editor: MB)
0 Reviews:
Post a Comment