Anggota Komisi IV DPR RI, Ansy Lema
JAKARTA - Akhir-akhir ini isu komodo kembali mengemuka terkait ijin investasi di Taman Nasional Komodo. Banyak masyarakat yang tinggal disekitar pulau komodo yang merasa dirugikan menolak keras wacana pemerintah pusat terkait privatisasi di dalam pulau komodo. Hal ini pun mendapat sorotan serius dari anggota Komisi IV DPR RI, Ansy Lema, Jumat, (6/3).
Dalam sebuah diskusi yang mengambil tema; Konservasi, Investasi atau bahkan Privatisasi, Ansy menegaskan dirinya turut menyelami keprihatinanmasyarakat. Demikian tema utama pro kontra yang kini hangat di masyarakat tentang pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK).
"Sebagai wakil rakyat, saya terpanggil untuk meneruskan aspirasi masyarakat kepada pengambil kebijakan, khususnya KLHK. Di era transparansi saat ini, masyarakat harus mendapatkan penjelasan sedetil-detilnya terkait pengelolaan TNK", ujarnya.
Berbagai kecemasan dan kritik menyoroti kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengizinkan adanya investasi di zona TNK. Investasi di ruang hidup Komodo dapat mengancam kelangsungan hidup binatang purbakala tersebut.
"Sikap saya jelas, demi kelangsungan hidup Komodo, KLHK harus mengutamakan konservasi melalui pengelolaan pariwisata berbasis alam. Jangan tunduk pada investor. Selain itu, penataan TNK harus membawa keuntungan ekonomis kepada pemerintah daerah dan masyarakat Manggarai Barat", tegas mantan penyiar TVRI tersebut.
Lebih lanjut Ansy mengatakan, kajian lintas disipliner dari lintas sektoral perlu dilakukan untuk menghasilkan kebijakan penataan TNK yang ramah konservasi Komodo. Tidak kalah penting, masyarakat sekitar harus dilibatkan dalam diskursus demokratis untuk merancang masa depan TNK.
(red)
