Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani
BANDUNG - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas pendidikan masyarakat Indonesia.
Ini terungkap saat Darul Hikam Education Conference 2020 membahas arah baru pendidikan Indonesia di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, kemarin.
“Pendidikan kita tanggung jawab negara, tapi kenapa dikatakan dana pendidikan itu terbatas,” ungkap Ahmad Muzani.
Padahal di tahun 2018 negara menggelontorkan 20% APBN untuk anggaran pendidikan nasional sebesar Rp444 Triliun, dan tahun 2019 sebanyak Rp587 Triliun.
“Itu pun belum cukup, maka sebagian dari tanggung jawab itu diberikan ke swasta. Itulah yang dipikul lembaga pendidikan Darul Hikam, Persis. NU, Muhammadiyah dan lainnya," kata politisi Gerindra ini.
Muzani mengakui semakin besar biaya pendidikan maka semakin kompleks masalah yang dihadapi termasuk problem mutu pendidikan dan kesejahteraan guru yang masih rendah.
Tampak hadir kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, dan anggota DPR RI Fraksi Gerindra Sodik Mujahid yang juga pimpinan Darul Hikam.
(tiyo)
