Oleh : Marsda Pur Prayitno Ramelan, Pengamat Intelijen
Kerusuhan yg terjadi di Papua dan Papua Barat sdh berlangsung beberapa waktu. Demo-demo anarkis sebelumnya terjadi meluas di Manokwari, Sorong, Fakfak, Jayapura, Timika, Kabupaten Deiyai. Umumnya demo terjadi anti pemerintah, kemudian berkembang upaya pengibaran bendera Bintang Kejora, berbau isu referendum.
Dari sisi intelijen dengan analisa kasus, penyelesaian cepat hanya dengan dua jalan, yaitu diplomasi dan pertahanan keamanan. Pertama, minta principle menghentikan handler yang main di sana. Kalau principle agent mengatakan stop, maka berhentilah pesta berbau impian itu, semua akan kembali ke posisi semula, berbebenah sarana yang dirusak.
Kalau beberapa negara Pasifik Selatan penganut Melanesian Brotherhood itu hanya ikutan memanfaatkan momentum, dipikir pesta dimulai. Juga Om Benny yang parkir ongkang-ongkang kaki di Eropa hanya menunggu dengan harap-harap cemas keputusan principle. Yaitu siapa yg mampu memerintahkan pasukan PBB dan mengagendakan Sidang PBB. Kita semua faham, hanya AS.
Nah, kondisi yang berlaku, Pak Moeldoko (KSP) usai menerima Asisten Menlu AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik David R. Stilwell, di Kantor KSP, "Minta suport (dukungan) Amerika atas kondisi yang terjadi di Papua. Dan beliau (David R. Stilwell) sangat suport tentang kedaulatan," kata Moeldoko. Jelas itu sudah ada pembicaraan kepentingan masing-masing pihak. Berarti istana sudah faham signal proxy yang Pray maksud. Kemelut diprediksi akan mereda, kita akan lihat perkembangannya.
Kedua, kunci keamanan Papua terletak pada pundak Panglima TNI dan Kapolri. Penulis heran kalau ada yang mengeritik kedua pejabat ini, bahkan ada yang menyarankan diganti. Kalau penanganan Papua salah langkah, ada seorang anggota polisi atau TNI main berondong pendemo, tidak akan ada yang bisa menahan kedatangan pasukan PBB ke Papua. Negara AS saja ngeti-ngeti segan dengan masalah HAM. Lantas kita? Ada yang mau jadi jagoan meminta dipersenjatai, siap perang dengan demonstran, sebenarnya banyak yang kurang faham.
Nah, Pray melihat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahtanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, keduanya mampu menahan diri agar anak buah tidak melanggar HAM, sehingga Papua tidak ada alasan mau merdeka, pintunya hanya itu. Atau paling tidak kalau pendemo ditembak, kondisi akan semakin rusuh. Ingat, awal kehancuran Suriah hanya karena persoalan demo yang ditembak tentara dan jatuh 13 korban. Kita jangan gagal faham masalah ini.
Papua dan Papua Barat ini menurut istilah militer hanya medan tempur. Nah, TNI dan Polri itu baru saja selesai dengan sukses memenangkan perang, yaitu mengamankan seluruh provinsi Indonesia saat pemilu dan pilpres 2019. Apabila tidak mampu, tidak cerdas dan tidak cerdik serta keliru penerapan strategi pengamanan, negara ini sudah tercerai berai dengan hoax, ujaran kebencian penghancuran karakter, semua diacak-acak. Tapi kita akhirnya aman, selesai, apakah kurang kepercayaan kita? Apakah kedua pejabat itu tidak hebat?
Seorang pemimpin itu yang diperlukan karakternya harus kuat, bisa membaca situasi dan kondisi. Memang para senior sebelumnya terlibat operasi-operasi tempur, tanda jasa penuh. Saat ini jangan menilai kalau tidak terlibat di dalamnya, lebih-lebih hanya baca dan lihat foto-foto dan video di medsos. Sukses sebagai pemimpin dalam menjaga Indonesia tidak pecah, tidak bunuh-bunuhan saja, itu prestasi besar.
Nah, mari kita percayai di propinsi paling Timur ini kedua pejabat itu beserta jajarannya bisa menyelesaikan tugasnya dengan bijak dan sukses. Dalam waktu singkat sudah 6.000 pasukan yang dikirim. Tidak perlu kita takut mati demi bangsa dan negara, jadi tentara adalah pilihan dan siap mental bertempur setiap saat. Pray 2,5 tahun pernah tugas di sana, setiap saat dapat penugasan operasi.
Kesimpulannya, alur Diplomasi dan Hankam sudah jalan paralel. Selamat dan salam sukses kepada Marsekal Hadi dan Jenderal Tito. Pray mengenal baik keduanya dan ikut bangga serta mendoakan semoga anda berdua beserta jajarannya sukses menjaga amanah dengan barokahNya.
