Juru bicara Kantor Pusat Hong Kong dan Makau Xu Luying
Kantor pusat pemerintah yang mengawasi Hong Kong mengancam akan menerapkan undang-undang nasional China di wilayah semi otonom itu dan mengerahkan militer jika kekacauan yang membuat jutaan orang turun ke jalan terus meningkat.
Juru bicara Kantor Pusat Hong Kong dan Makau - yang melapor langsung ke kabinet China - mengutip Pasal 18 UU Hong Kong. Pasal itu mengizinkan pemerintah pusat untuk mengambil kendali jika krisis melonjak melampaui otoritas lokal.
“Hukum Dasar Hong Kong memungkinkan Hong Kong untuk meminta bantuan atau kepada Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional untuk menyatakan keadaan darurat,” kata Juru bicara Kantor Pusat Hong Kong dan Makau Xu Luying seperti dikutip dari Telegraph, Rabu (4/9/2019).
Pernyataan keras ini menandai pertama kalinya Beijing melakukan intervensi di Hong Kong tanpa permintaan secara eksplisit dari para pemimpin kota. Hal ini memicu keraguan tentang otonomi mereka.
Sebelumnya selama akhir pekan lalu para pengunjuk rasa membuat barikade dalam perjalanan ke bandara, sementara pada hari Senin ribuan siswa memboikot sekolah. Mereka berbaris di bawah spanduk bertuliskan "boikot untuk kebebasan" dan "selamatkan Hong Kong".
"Jika situasi di Hong Kong terus memburuk dan itu menjadi kekacauan yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah SAR dan membahayakan kedaulatan dan keamanan negara, pemerintah pusat tidak akan tinggal diam," Xu memperingatkan.
Dengan memaksakan keadaan darurat, Beijing dapat melakukan penangkapan massal, penyensoran, deportasi, dan pemadaman transportasi tanpa mengacu pada hukum yang ada.
Xu juga mengklaim bahwa China dapat mengerahkan militernya di kota tanpa melanggar perjanjiannya dengan Inggris yang mengamanatkan kebebasan unik untuk kota itu selama lima puluh tahun setelah penyerahannya pada 1997.
“Adalah anggapan yang salah bahwa penempatan Tentara Pembebasan Rakyat di Hong Kong akan menjadi akhir dari satu negara, dua sistem,” ujar Xu pada konferensi di Beijing.
Pejabat China pada hari Selasa menegaskan bahwa mereka siap untuk merebut kekuasaan darurat dengan daftar reformasi yang kontroversial.
Beberapa menyarankan pelarangan terhadap topeng yang dikenakan para pengunjuk rasa untuk menghindari identifikasi oleh pihak berwenang, dan menghukum guru yang melakukan "kejahatan keji" karena mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa.
Xu lebih lanjut menyatakan bahwa pendidikan patriotik harus diperkenalkan di sekolah-sekolah, meniru kurikulum di daratan China.
Pada 2012, upaya yang dipimpin Beijing untuk memaksakan pendidikan patriotik memicu protes jalanan yang memberi banyak pentolan aktivis hari ini bagaimana rasanya tentang pembakangan sipil.
Pernyataan intervensi China ini datang ketika pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, menyatakan bahwa ia dapat menangani kerusuhan dan membantah rekaman audio yang bocor di mana ia mengatakan akan mengundurkan diri jika bisa. Ia juga mengatakan Beijing memberinya ruang yang sangat sedikit untuk bermanuver.
“Saya bahkan belum memikirkan membahas pengunduran diri dengan pemerintah rakyat pusat. Pilihan pengunduran diri, itu pilihan saya sendiri,” kata Lam.
Dia juga menyatakan kekecewaan bahwa komentar yang dibuat dalam pertemuan pribadi, di mana dia mengungkapkan curahan hatinya, telah bocor.
(ian)
