Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan
INFILTRASI - Saya pernah ditugaskan di tempat yang kata orang ‘pohon pun tidak akan tumbuh di situ’. Sebuah ungkapan yang menggambarkan sulitnya karir seorang tentara bertumbuh selama bertugas di sebuah badan bernama Pusat Persenjataan Infantri (Pussenif) di Kota Bandung.
Tahun 1996-1997 saya bertugas sebagai Komandan di situ, setelah sebelumnya sempat menjadi Wakil Komandan. Dan anggapan itu terbukti tidak benar karena karir saya sampai hari ini masih bertumbuh. Demkian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melalui keterangan pers yang diterima Infiltrasi.
"Bagaimana bisa? Itulah yang saya sebut sebagai mistery of life. Di mana kita semua punya suratan hidup masing-masing. Mungkin ada kalanya kita merasa ditempatkan pada posisi yang tidak semestinya. Tapi yakinilah bahwa ada blueprint/rancangan Tuhan untuk masa depan kita, sehingga kita tidak perlu risau," ungkapnya, (Rabu, 28/11/2018)
"Nikmati hari-harimu dan bekerjalah saja sebaik-baiknya, seperti yang saya lakukan dulu. Selain itu ada satu prinsip yang selalu saya pegang: loyalitas," tegas Luhut.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, apapun yang terjadi, dirinya tetap loyal pada atasan, loyal pada kesatuan, dan loyal pada NKRI. Dirinya tidak pernah mengkhianati teman, tidak pernah mengkhianati atasan, dan tidak pernah mengkhianati sumpah sebagai tentara di Lembah Tidar yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
"Demikianlah titipan pesan saya sebagai seorang yang lebih senior kepada 510 orang perwira yang hadir di acara Apel Danrem Dandim Terpusat 2018 pada Senin lalu di Pussenif. Saya senang bisa kembali ke sana, setelah 21 tahun berlalu," pungkas Purnawirawan Jenderal ini.
Ekonomi Indonesia dan Anggaran TNI
Luhut melanjutkan, kepada mereka (510 orang perwira) dirinya juga menyampaikan keadaan ekonomi Indonesia yang terus bertumbuh. Jika pada tahun 2000 kita berada di peringkat 24, maka pada 2017 kita berada di peringkat 16 dunia.
Kondisi ini menurut Luhut, akan terus membaik karena sekarang Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang baik dengan pertumbuhan yang sehat, inflasi yang rendah, menurunnya tingkat kemiskinan dan rasio gini, dan didukung dengan pengolahan kebijakan fiskal yang penuh kehati-hatian.
"Situasi ini akan membawa dampak luas pada generasi 10 tahun ke depan, sepanjang kita bisa menjaga denyut perkembangan ekonomi kita sekarang dengan kinerja yang transparan, profesional, terintegrasi," terangnya.
Terkait hal tersebut, TNI memiliki peran yang penting dalam implementasi strategi pembangunan Indonesia. Selain fungsi pertahanan dan keamanan, TNI juga ikut berperan dalam membantu implementasi program pembangunan seperti pertanian dan dana desa.
Oleh karena itu peningkatan anggaran TNI menjadi fokus penting pemerintah. Peningkatan secara gradual akan dilakukan sesuai dengan pertumbuhan pendapatan pemerintah. Saat ini 0,9 % PDB telah dialokasikan untuk belanja pertahanan. Harapan kita, ke depannya angka ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai ideal seiring dengan peningkatan pajak.
Penerimaan pajak sendiri berkontribusi terhadap 83,1% penerimaan negara. Dengan reformasi fiskal, perpajakan 2019 diproyeksikan naik dengan tax ratio 11% sampai 12%. Dengan perubahan ini, secara rasional anggaran untuk TNI dapat bertambah menjadi Rp 150-200 T dalam 2-4 tahun kedepan.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan persenjataan dengan membangun industri pertahanan dalam negeri.
Untuk mendukung rencana pemerintah tersebut, stabilitas mutlak diperlukan. Maka menurut saya salah satu peran penting TNI adalah untuk menjaga stabilitas nasional dengan tetap mengedepankan netralitas.
Perintah Presiden
Demi menciptakan stabilitas, kata Luhut, Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi telah memerintahkan TNI-AD untuk melakukan 3 hal. Perintah ini disampaikan di hari dan forum yang sama di Pussenif.
Yang pertama, menyangkut isu PKI. Presiden memerintahkan supaya unsur-unsur teritorial baik itu Babinsa, Danramil, Dandim, Danrem, sampai pada para intelijen TNI-AD melakukan penelitian di bawah, mencari kebenarannya. Kalau ditemukan bahwa PKI masih ada, maka harus diindentifikasi dengan jelas di mana lokasinya, berapa besar, apa ancamannya, dan apa mitigasi yang akan dilakukan.
Yang kedua menyangkut isu invasi buruh China. Presiden meminta unsur-unsur TNI-AD untuk melihat apakah jumlah buruh asing masih dalam batas kewajaran. Seperti di kawasan industri Morowali, di mana dari 29.000 tenaga kerja yang dipekerjakan terdapat 2.900 buruh asing. Jumlah itu masih wajar mengingat besarnya industri yang menyumbang pajak Rp 1,7 triliun untuk Indonesia. Tapi kalau sampai ada puluhan ribu, ratusan ribu, atau jutaan buruh asing, itu sama sekali tidak boleh terjadi.
Yang ketiga, mengenai radikalisme. Presiden meminta agar dapat dirumuskan langkah-langkah untuk memberantas radikalisme dari Indonesia supaya tidak merusak NKRI.
"Ada satu lagi masalah yang belum disampaikan oleh Presiden, tapi sangat penting untuk ditangani, yaitu narkoba. Poin keempat ini saya tambahkan mengingat setiap harinya sekitar 30-50 orang di Indonesia meninggal karena narkoba. Menurut saya narkoba ini lebih berbahaya dibandingkan terorisme," tandsanya.
Untuk semua tugas di atas, Presiden meminta agar pada Januari 2019 sudah ada laporan secara berjenjang kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) dan kemudian KSAD melaporkan kepada Presiden.
Dalam laporan tersebut Presiden juga meminta supaya semua jajaran TNI-AD untuk betul-betul menceritakan fakta sejujurnya. Prinsipnya, katakanlah benar jika itu benar dan katakanlah salah jika itu salah.
Melalui perintah-perintah tersebut Presiden juga mengingatkan bahwa TNI merupakan soko guru/ pilar persatuan kesatuan nasional.
Dengan peran tersebut, maka sudah seharusnya TNI menjaga NKRI sekaligus menjaga dirinya sendiri dari kontaminasi berbagai macam ideologi yang merusak NKRI dan upaya adu domba yang memecah belah Bangsa.
"Akhir kata, saya mengucapkan selamat bekerja prajurit-prajurit TNI. Selamat bekerja keras wahai para penjaga NKRI. Peganglah teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit-mu," tutup Luhut.
(lin/inf)
