Gubernur NTB Zulkieflimansyah
INFILTRASI - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani menargetkan perbaikan dan pembangunan rumah untuk korban gempa Lombak rampung pada tahun 2019.
Namun rupanya, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kendala untuk membangun rumah tahan gempa dengan teknologi rumah instan sederhana (RISHA).
Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan didalam Instruksi Presiden disebutkan hunian untuk korban gempa Lombok adalah tahan gempa. Lebih lanjut dia mengatakan, kendala membangun hunian tahan gempa diantaranya adalah belum terbangunnya komunikasi yang baik antara pihak PUPR dan fasilitator.
“Rumah tahan gempa ternyata tidak mudah. Mereka berhati-hati agar tidak menyalahi aturan. Dalam prakteknya harus campuran pasir begini, semen begitu. Rumah tahan gempa harus ada persyaratan. Ya takut. Takut di tandatangani tetapi belum teruji apa tahan gempa,” kata Zulkieflimansyah usai rapat Tingkat Menteri tentang Percepatan Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi NTB yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko PMK), Puan Maharani, Senin (12/11/2018).
Berbagai kendala, dia sampaikan dalam rakor yang juga dihadiri oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Dia berharap pemerintah pusat memberikan fleksibilitas dalam pembangunan rumah yang tidak mesti tahan gempa.
“Semoga dengan rapat tadi kita diberi ruang untuk fasilitator, dibantu. Satu bahasa. Fasilitator diberikan fleksibilitas . Fasilitator adalah yang mendampingi masyarakat. Kami akan mengumpulkan fasilitator supaya bahasa dan persepsi sama. Ini masih dikomunikasikan,":terangnya.
Menurut Zulkifliemansyah, yang paling penting saat ini adalah warga memiliki pemukiman yang aman dan nyaman.
“Yang paling penting masyarakat dibangun rumahnya. Mengapa rumah RISHA tidak segera dibangun, karena ada masyarakat yang trauma dengan beton. Kalau dibangun dengan alternatif kayu, pemerintah harus melihat. Kayu dipakai dan hutan gundul dan terjadi bencana. Jadi pemerintah harus melihat itu,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang yang hadir dalam rakor memastikan rumah harus tahan gempa sesuai dengan kesepakatan.
“Kami berpegangan rumah tahan gempa dan seperti itu. Semua tahap proses. Rapat konsisten dan disiplin dalam pembangunan rumah di NTB tahan gempa,” tegas Menteri Agus.
Seperti dilansir dari kantor situs Kementerian PUPR, Kementerian PUPR telah mengembangkan rumah tahan gempa dengan teknologi RISHA yang menggunakan panel knock down sehingga mudah dipasang dan lebih cepat penyelesaiannya serta biaya lebih murah dibandingkan konstruksi rumah konvensional.
Konstruksi rumah tahan gempa diperlukan sebagai mitigasi bencana karena wilayah Lombok termasuk salah satu wilayah rawan gempa.
Aplikasi RISHA untuk rekonstruksi rumah-rumah yang hancur pasca bencana sudah banyak dilakukan di berbagai tempat seperti rekonstruksi rumah pasca gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias tahun 2004, gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 dan bencana erupsi Gunung Sinabung tahun 2015 di Sumatera Utara. Zulkifliemansyah optimis target untuk perbaikan rumah rampung tahun 2019.
“Kami yakin on the track, jalan yang benar. Sekarang total 200 ribu rumah yang rusak ringan dan sedang. Sedangkan 70 ribu yang rusak berat. Kita konsentrasi yang berat dulu. Yang rusak ringan dan sedang dikerjakan oleh masyarakat,” ujar Zul.
(sa/inf)
