Ketua PP Pemuda Muhamadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak
INFILTRASI - Penyidikan terhadap dugaan korupsi Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017 disebut akan memicu dugaan kriminalisasi jika tak ikut memeriksa Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Selain itu, aneh jika peserta lebih dulu diperiksa ketimbang penyelenggara.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan secara adil dan merata. Pihak penyelenggara dan Kemenpora pun seharusnya turut diperiksa oleh polisi.
"Dalam kasus dugaan korupsi di kemah pemuda yang diadakan [oleh] kantor Menpora, Polri perlu bekerja profesional dan benar-benar menuntaskan kasus ini," ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (28/11).
"Artinya, mengingat kegiatan ini dilakukan kantor Menpora, seharusnya Polri juga fokus melakukan pengusutan di kantor Menpora dan segera memeriksa Menpora. Sehingga pemeriksaan kasus ini utuh, profesional, tidak memihak dan benar-benar untuk menuntaskan kasus korupsi," ia melanjutkan.
Dalam kasus ini, pemeriksaan telah dilakukan terhadap Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Ketua Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani. Keduanya, yang merupakan peserta kemah yang diadakan Kemenpora itu, masih diperiksa sebagai saksi.
Selain Pemuda Muhammadiyah, Kemenpora juga mengikutsertakan pemuda Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Namun, kepolisian menyebut baru akan memanggil pihak Kemenpora dan sudah lebih dulu menyatakan tak ada penyimpangan di pihak GP Ansor.
Sementara, polisi menduga ada penggunaan dana fiktif sebesar kurang dari setengah anggaran dalam laporan pertanggungjawaban PP Pemuda Muhammadiyah.
Jika polisi hanya memeriksa Dahnil dan pihak Pemuda Muhammadiyah, Neta menyebut akan ada opini kriminalisasi terhadap pihak oposisi timbul di tengah masyarakat. Hal tersebut, kata dia, dapat menjadi bumerang untuk kepolisian.
"Jika polri tidak fokus melakukan pengusutan terhadap kantor Menpora dan tidak memeriksa Menpora, publik akan merasa aneh, kenapa dalam pemeriksaan kasus ini polisi seperti tebang pilih? Anehnya, saat ini, dalam kasus ini polri justru fokus memeriksa peserta, sementara penyelenggara seperti tidak tersentuh," ucapnya.
"Jika polisi hanya fokus memeriksa pihak-pihak tertentu yang menjadi peserta dimana peserta itu adalah pendukung capres tertentu, tudingan kriminalisasi pun akan semakin berkembang memojokkan Polri," jelas dia.
Sebelumnya, Dahnil yang memenuhi panggilan polisi pada Jumat (23/11) menyebut pemeriksaannya dalam kasus itu adalah konsekuensi karena dirinya kerap mengkritik pemerintah. Dahnil sendiri merupakan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Terpisah, Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar menyebut polisi memiliki kewajiban untuk menjelaskan kasus ini kepada publik soal kasus ini. Meski demikian, ia enggan menyimpulkan soal pemeriksaan terhadap Dahnil dan posisinya yang merupakan oposan.
"Kalau soal [tudingan] menyudutkan, saya enggak tahu, tetapi jika dalam lidik dan sidik polisi tidak menemukan alat bukti, keterangan-keterangan saksi maupun petunjuk-petunjuk yang cukup, maka wajib menjelaskan ke publik tanpa melakukan 'penilaian' terhadap kasusnya," ujarnya saat dihubungi awak media.
Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi membantah terjadi penyelewengan dana pada pelaksanaan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017 itu. Menurutnya, proses pengajuan dan pencairan anggaran untuk kegiatan ini pun sudah sesuai prosedur.
Dana yang dialokasi untuk kegiatan itu pun, kata Nahrawi sudah diberikan sepenuhnya kepada kedua belah pihak peserta kemah, yakni Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor.
"Semua sudah sesuai [prosedur] dan nyatanya dana pun sudah diberikan kepada Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor. Semua sudah dipertanggungjawabkan," kata dia saat ditemui di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur, Minggu 25 November 2018.
(arh/inf)
