Dedi Mulyadi, Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat
INFILTRASI - Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara terkait data Kementrian Dalam Negeri yang menyebut 19,4 persen Pegawai Negeri Sipil ( PNS) adalah anti- Pancasila.
Berdasarkan data lembaga survei Alvara yang dipakai oleh Kementerian Dalam Negeri, lembaga independen tersebut sudah melakukan penelitian di 6 kota besar di Indonesia.
Yakni di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. Hasilnya, terdapat temuan sekitar 19,4 persen PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila.
Survei tersebut dilakukan dengan melibat 1.200 orang responden dari kalangan PNS dan pegawai BUMN. Rentang usia mereka pun terbilang merata yakni usia 25-40 tahun.
Menurut Dedi, sebaiknya pegawai yang termasuk ke dalam data tersebut agar dipecat dan dicabut statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara ( ASN).
“Menolak Pancasila itu tidak boleh menjadi PNS. Saya kira, pemerintah harus memberhentikan siapapun pegawai yang tidak setia terhadap Pancasila dan UUD 1945. Ingat, PNS itu terkait erat dengan sumpah jabatan,” kata Dedi, Senin (19/11/2018).
Ketua DPD Golkar Jawa Barat tersebut mengatakan, berdasarkan data dari Kementrian Dalam Negeri tersebut, perlu ada revitalisasi ideologi Pancasila di kalangan PNS.
Menurut dia, hal ini sekaligus menjadi penegas bahwa ASN bukan sekedar pegawai, akan tetapi juga sebagai penjaga ideologi kebangsaan. Ciri dan mental ideologi Pancasila, kata dia, harus melekat dalam diri mereka.
“Kemendagri bisa bekerja sama dengan TNI, POLRI atau lembaga independen. Ada revitalisasi Pancasila dalam diri pegawai yang bukan saja harus muncul. Tetapi, mereka itu agen penyebar ideologi harusnya, bukan malah menolak Pancasila,” tuturnya.
Lebih lanjut Dedi mengimbau, semua elemen bangsa agar tidak terjebak pertarungan ideologi Barat dan Timur. Menurut dia, pertarungan tersebut hanya menciptakan kegaduhan di ruang publik terutama di sosial media.
Pancasila, kata Dedi, merupakan ruh kehidupan kebangsaan setiap warga bangsa Indonesia. Harmoni menjadi spirit dasar yang menjadi jiwa dalam pengamalan Pancasila dalam keseharian.
Atas dasar itulah menurut dia Presiden Joko Widodo mendobrak tradisi protokoler istana yang selama ini terkesan kaku.
Beberapa momen upacara kenegaraan dihiasi kostum pakaian daerah oleh para pesertanya atas instruksi dirinya.
“Pak Jokowi itu berpihak pada identitas kultur. Upacara kenegaraan saja menggunakan pakaian adat Kemeja dan dasi kan, bukan punya kita sebenarnya. Hanya dipaksakan menjadi tradisi. Padahal itu tradisi barat,” katanya.
(kompas/inf)
