Gbr. Aksi Massa LRJ di depan Kementrian BUMN tuntuk Rini Soemarno, Senin,7/5/18.
JAKARTA - Wakil sekjen Laskar rakyat jokowi (LRJ), Ridwan hanafi, mengatakan keprihatinnya dengan situasi dan kondisi beberapa bulan terahir ini, rakyat indonesia di kejutkan atas hebohnya percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Bashir, tentang pengaturan pembagian fee di pertamina, yang turut melibatkan kaka kandung Menteri BUMN Rini Soemarno yaitu Ari Soemarno, hal ini seakan menampar wajah kita semua.
Betapa tidak dugaan praktek mega korupsi tumbuh subur di lingkungan Kementerian BUMN , kementerian yang mengelola triliunan rupiah aset perusahaan negara tsb di bajak oleh sejumlah oklum pejabat negara untuk memperkaya keluarganya dan kroni"nya. Tutur Ridwan di sela-sela buka puasa bersama dengan pengurus korda LRJ Jakarta di warung daun cikini jakarta pusat.
Oleh karena itu Laskar Rakyat Jokowi, berencana akan mengerahkan sejumlah massa berunjuk rasa di kantor KPK di kuningan, setelah selesai bulan ramadan dan lebaran idul fitri, tujuannya agar mereka para komisioner KPK dapat membuka mata dan telinganya, bahwa didepan radius 10 Km dari kantor mereka KPK, telah terjadi dugaan skandal mega korupsi yang masif di Kementerian yang di pimpin saudari Rini Soemarno, imbuhnya.
Ridwan melanjutkan adapun dugaan skandal malapraktek lainya adalah selama kurang lebih 4 tahun, Rini Soemarno menjabat menteri BUMN, telah mengganti beberapa kali direktur utama PT Pertamina dengan alasan yang tidak jelas berembus kabar yang beredar luas ditengah masyarakat indonesia saat ini, pemecatan sejumlah direktur utama Pertamina itu, terjadi dikarenakan mereka tidak mematuhi permintaan Ari soemarno ( kaka kandung rini soemarno), atas sejumlah proyek yang ada di pertamina.
Lanjut Ridwan, dugaan skandal lainya yang menyeret nama Rini Soemarno adalah praktik suap senilai $ 5,000,000 yang melibatkan perusahaan asal negeri tirai bambu China Railway Construction Limited (CRC), perusahaan pemenang pembangunan kereta api cepat Jakarta - Bandung Indonesia, dengan Rini Soemarno, kasus ini terungkap saat dalam persidangan Gubernur provinsi Hainan, Ji Wenlin, pada pertengahan Januari 2016, di Tiongkok. Dimana di sebutkan Ji Winlen bersama Komite Pusat partai komunis China Zhou Yong Kang, atas sejumlah proyek yang dibangun di negara Asia. Zhou Yong Kang memiliki hubungan dekat dengan Menteri Bumn Rini Soemarno dan pada bulan Januari 2016, Ji Wenlin mengatur Tranfer uang sejumlah $ 5,000,000 atau setara dengan Rp. 65 miliar kepada Rini Soemarno.
Ridwan juga mengingatkan kembali beberapa catatan penting kepada lembaga anti rasuh tersebut, bahwa melalui laporan panitia angket DPR RI tentang kasus PELINDO II, yang di paripurnakan hari kamis tanggal 17 Desember 2015, merekomendasikan kepada Presiden Jokowi menggunakan hak prerogratifnya untuk memberhentikan Menteri BUN Rini Soemarno, karena dinilai melanggar aturan hukum.
Menurut Ridwan, dari sejumlah rangkaian dugaan skandal mega korupsi yang melibatkan Menteri Bumn Rini Soemarno, KPK seharusnya tanggap dan segera mengambil langkah cepat untuk mengusut semua dugaan mega korupsi yang terjadi di Kementerian BUMN.
"Ini demi menjaga marwa, martabat dan wibawa penegakan supermasi hukum dinegara kita. Agar tidak memunculkan spekulasi dan kegelisahan ditengah-tengah masyarakat indonesia, dan yang paling penting lagi adalah menyelamatkan aset-aset perusahaan negara yang di gerogoti oleh oknum pejabat negara yang bermental rakus tersebut", pungkasnya.
(red/9/in)
