ilustrasi kota Jakarta
JAKARTA - Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) DKI Jakarta 2017 dianggap tak lepas dari jasa gubernur sebelumnya. Ada andil dari Presiden Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Djarot Saiful Hidayat yang sempat memimpin.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan merekalah yang telah mengubah sistem pembayaran dan pembelian barang di Jakarta. Sistem pembayaran di Jakarta yang sebelumnya menggunakan uang tunai menjadi cashless, sedangkan sistem pembelian barang saat ini menggunakan e-katalog.
"Pertama-tama kita ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah sebelumnya yaitu Pak Jokowi, Ahok, dan Djarot karena ini kalau tidak rentetan dari situ ini enggak akan terjadi. Mungkin saat inilah yang menerima sesuatu yang baik," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin 28 Mei 2018.
Menurut dia, opini WTP hal wajar lantaran pemerintahan sebelumnya telah berusaha memperbaiki sistem yang buruk. Ia menilai mengubah sistem bukanlah hal mudah dan dibutuhkan waktu lama.
"Empat tahun pekerjaan memperbaiki sistem di DKI Jakarta bukan hal yang gampang. Ini ada andil pemerintah sebelumnya," ujar dia.
Politikus PDI Perjuangan ini meminta agar Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya, Sandi Uno, mempertahankan sistem yang sudah berjalan. Ia mengingatkan agar Anies-Sandi tak banyak mengubah sistem yang sudah baik.
"Jadi yang sudah baik ditambah, jangan yang sudah baik diubah-ubah jadi tidak baik," jelas Prasetyo.
(og/in)
