Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat
INDOPOST, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna tentang penyampaian jawaban Gubernur DKI Jakarta terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017, Senin (25/9/2017).
Pada kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2017 pada rapat paripurna.
Djarot mengapresiasi legislatif yang selama ini telah bekerja keras membahas Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan 2017 senilai Rp 71,89 triliun.
Ia juga menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI yang berasumsi pertumbuhan ekonomi di Ibukota berpotensi menurun akibat tak tercapainya realisasi pendapatan pajak.
Djarot mengatakan, yang terjadi saat ini terjadi peningkatan pertumbuhan investasi dan tingginya konsumsi rumah tangga. Hal itu merupakan faktor komposit pendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi Jakarta ke depan.
“Dengan kondisi seperti ini diharapkan aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik,” kata Djarot di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat.
Lebih kanjut Djarot mengatakan, pihaknya akan melakukan berbagai upaya terkait rendahnya realisasi serapan belanja daerah yang hanya 25,31 persen atau sebesar Rp 16,10 triliun dari total pagu pada APBD 2017 senilai Rp 63,61 persen seperti yang disampaikan Fraksi Golkar, Hanura, PKS, dan PPP.
“Di antaranya melakukan efisiensi belanja, serta mematikan kegiatan yang tidak dilaksanakan,” ujarnya.
Djarot menambahkan, pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dipastikan sudah berjalan dengan baik.
“Namun masih terdapat beberapa rumah sakit swasta yang belum menjalankan BPJS sebagaimana mestinya,” pungkas Djarot.
(prj/indo)
