Syarif, Tim Anies-Sandi
"Kami menolak dengan catatan diperbaiki, karena kita sama saja mengiyakan daftar pemilih bodong," kata Syarif saat dihubungi wartawan, Jumat (7/4).
Syarif beralasan, berdasarkan penelusuran pihaknya, terdapat temuan kurang lebih 153.811 data invalid dari total DPT yang berjumlah 7.218.280. Dari data invalid itu, menurutnya ada tiga dari 13 hal yang paling menonjol.
|
|
Kedua, lanjut Syarif, masih ada warga yang berasal dari luar Jakarta seperti dari daerah Yogyakarta, Kebumen, dengan jumlah sekitar 60 ribu. Selain itu, ada pula kode wilayah yang tidak sama, hingga jenis kelamin yang berbeda.
"Totalnya 153.811. Setelah dikoreksi tim paslon dua dan tiga lalu musyawarah, terkoreksi hanya 33 ribu. Sisanya 120 ribu, itu di tingkat kota, kita tolak minta diperbaiki," ujar dia.
Syarif berharap KPU DKI Jakarta dapat memperbaiki DPT selama kurun waktu tiga sampai empat hari. Jika tidak ada perbaikan, Syarif menilai KPU DKI telah melakukan unsur pidana sebagaimana diatur Pasal 177 UU Pilkada.
Syarif melanjutkan, sampai saat ini pihaknya belum akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu dan Kepolisian dan masih menunggu upaya yang dilakukan KPU DKI memperbaiki DPT.
"Kami lihat perkembangan. Kami tidak mau mengandai-andai lebih jauh. Nanti ada perbaikan. Kami beri kesempatan dulu," kata Syarif.
KPU DKI Jakarta sebelumnya menetapkan DPT sebesar 7.218.254 yang bertambah sekitar 109 ribu. Namun jumlah itu kembali bertambah 26 pemilih menjadi 7.218.280.
Komisioner KPU DKI menjelaskan perbedaan angka muncul akibat adanya temuan dan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu terkait tambahan DPT.
Tambahan 26 pemilih datang dari Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Atas tambahan itu, terhitung ada 1.681.498 pemilih yang masuk DPT di Jakarta Barat.
(wis/asa/indo)
