Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
INDOPOST, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah telah kecipratan uang hasil korupsi proyek e-KTP.
Sebelumnya, beredar di media sosial nama Ahok masuk dalam daftar penerima fee proyek senilai Rp 6 triliun itu sewaktu masih menjabat di Komisi II DPR. "Enggak ada. Saya paling keras menolak e-KTP," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (6/3).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, dia sewaktu masih bertugas di Komisi II DPR menginginkan e-KTP diganti dengan kartu Bank Pembangunan Daerah.
Dengan demikian, semua orang yang ingin membuat KTP, sudah sekaligus membuka rekening bank daerah. "Jadi kayak kartu mahasiswa. Saya bilang ngapain habisin Rp 5-6 triliun," imbuhnya.
Dia lalu menerangkan, jika semua orang sudah berusia wajib punya KTP mengurusnya dan sekaligus memiliki rekening bank, pemerintah bisa mengarahkan masyarakat kepada era non tunai.
"Karena semua orang dewasa punya ATM," pungkasnya.
(uya/indo)
