LMND: Freeport Sengaja Peralat Buruh untuk Ancam dan Tekan Pemerintah
INDOPOST, JAKARTA - Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa untuk Demokrasi (EN-LMND) menduga PT Freeport Indonesia sengaja mewacanakan bakal memecat ribuan karyawannya di Papua sebagai alat untuk menekan pemerintah. “Freeport sengaja menggunakan pekerja sebagai alat untuk menekan dan mengancam pemerintah Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal EN-LMND, Hendri Kurniawan, Sabtu, 25 Februari 2017.
Freport sejauh ini telah merumahkan 1.087 karyawan. Mereka dianggap sudah tidak dibutuhkan lagi setelah produksi dihentikan. Pemerintah mengubah izin ekspor konsentrat dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi perusahaan tambang tersebut.
Hendri mengecam tindakan tersebut. Menurut dia, apa yang dilakukan Freeport adalah tindakan buruk. Dia meminta agar pemerintah dan perusahaan segera menjamin hak-hak pekerja yang sudah dipecat. “Jika memang pemecatan sudah tidak dapat dihindari, maka harus dipastikan hak-hak pekerja dapat terpenuhi,” ucap dia.
Dia meminta negara harus memberikan perlindungan sosial terhadap pekerja dan keluarganya. Hendri telah mendengar bahwa Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri merespons isu pemecatan tersebut. Hanif diminta datang ke Papua dan menemui buruh serta mendesak perusahaan menjamin hak-hak mereka.
“Mereka bahkan dapat menjadi aset penting bagi pemerintah, ketika nanti negara mendapatkan kendali penuh atas Freeport,” ujar dia. Hendri optimis, pemerintah akan bisa merebut seratus persen pengelolaan Freeport. Meski ia sadar, pemerintah saat ini masih fokus pada divestasi 51 persen saham yang tertuang dalam IUPK.
Hendri juga menyerukan buruh harus membuat tekanan balik terhadap perusahaan adidaya asal Amerika Serikat tersebut. Kata dia, serikat pekerja Freeport bisa mengadukan hal tersebut kepada pihak berwenang, yakni Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini untuk memastikan mereka mendapatkan hak yang sudah diatur dalam undang-undang.
Sebelumnya, President dan CEO Freeport-McMoRan Inc Richard C. Adkerson mengatakan larangan ekspor menyebabkan perusahaan mengurangi produksi. Izin ekspor konsentrat tembaga, emas, dan perak produksi Freeport berakhir pada 12 Januari lalu.
Dampaknya, kata Richard, sejumlah pekerja tidak lagi dibutuhkan. Ia tak menyebutkan jumlah pasti pekerja yang diberhentikan. Ia hanya mengatakan pemecatan tak hanya menimpa warga Indonesia, tapi juga ekspatriat.
(avit h/indo)
