Jimly Asshiddiqie
INDOPOST, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyebut hal wajar saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kini demokrasi Indonesia kebablasan. Lantaran istilah itu bertujuan demi perbaikan.
“Ada benarnya, tapi bukan istilah itu yang penting. Yang penting adalah hal-hal berkenaan dengan demokrasi kita, banyak yang harus diperbaiki,” ucap Jimly pada acara diskusi publik yang mengusung tema “Kebebasan. Demokrasi. Kebablasan.” di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu, 25 Februari 2017.
Momentum seperti ini kata Jimly sebaiknya dipergunakan pemerintah untuk memperbaiki jalannya demokrasi di Indonesia 19 tahun terakhir belakangan ini, dimana pemerintah perlu memikirkan penguatan regulasi dari aspek hukum sehingga demokrasi tidak memicu sesuatu yang negatif di masyarakat.
Kebebasan demokrasi kata dia harus dikontrol oleh hukum. “Maka itu penegakan hukum menjadi kunci, hanya saja menegakan hukum itu harus hati-hati. Yang kita tegakan harus kebenaran dan keadilan,” cetus dia.
Jimly melanjutkan kebebasan berdemokrasi memang sah dilakukan. Tetapi praktiknya jangan sampai memicu perpecahan serta kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.
(Dedy Kusnaedi/indo)
