Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono
INDOPOST, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menganggap pejabat BI dan Menteri PUPR lebih pro pengembang raksasa lantaran mengkritik program DP nol rupiah yang diusung pasangan Anies Basweda-Sandiaga Uno.
“Ketidaksetujuan Menteri PUPR terhadap KPR tanpa DP karena Menteri PUPR itu lebih pro pada pengembang raksasa di Indonesia yang bangun rumah mewah dibandingkan pada masyarakat kecil yang tidak punya rumah dan hanya sewa di rumah petakan,” kata Arief, Sabtu (25/2).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengkritik janji kampanye Anies-Sandi tersebut usai peluncuran program KPR BTN Mikro di Wisma Perdamaian, Kota Semarang Jawa Tengah, Jumat (24/2). Dia beralasan bahwa Bank Indonesia sudah jelas melarang kredit rumah tanpa uang muka alias DP.
“Ada regulasinya, BI sudah bantah. Saya financing memang tidak menguasai, kalau ditanya itu ya menurut BI sudah membantah. Karena kalau yang bersubsidi saja ada uang muka 1%, jadi kalau 0% pelanggaran menurut BI,” kata Basuki, usai acara peluncuran program KPR BTN Mikro di Wisma Perdamaian, Kota Semarang Jawa Tengah, Jumat (24/2/2017).
Arief menilai alasan Basuki tersebut tidak kuat. Dia berpendapat bahwa aturan BI seharusnya mengakomodasi kebijakan pemerintah yang pro-rakyat.
“Kalau dianggap melanggar aturan BI terkait KPR tanpa DP itu mah, gampang saja kok diubah aturannya. Peraturan kan semangatnya mengikuti perkembangan keadaan ekonomi dan sosial tidak boleh statis harus elastis dan dinamis,” ungkapnya.
Diapun heran kenapa BI melarang KPR tanpa DP tapi memperbolehkan kredit tanpa agunan (KTA). “Padahal lebih beresiko KTA yang jor-joran dan banyak macet akhirnya meningkatkan NPL (kredit macet),” ungkapnya.
“Jadi kayaknya memang pejabat BI dan Menteri PUPR yang tidak setuju KPR tanpa DP betul betul anti sama kesejahteraan rakyat. Pak Joko widodo copot aja Menteri PUPR. Pasti di PUPR ada mafia yang bergentayangan sehingga pembangunan rumah murah lambat dan ke arah gagal,” tambah Arief.
Sebelumnya Gubernur BI Agus DW martowardojo mengatakan Bank Indonesia (BI) melarang perbankan maupun pengembang properti untuk memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan uang muka (down payment/ DP) nol persen.
Menurut Agus, BI telah mengatur ketentuan rasio pendanaan bank terhadap pembiayaan (Loan to Value/LTV) atau Financing to Value (FTV) untuk penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal itu dilakukan untuk melindungi konsumen dan industri perbankan.
(jp/indo)
