ilustrasi
Laporan: Gregorius Meol/Indopost
INDOPOST, KEFAMENANU - Masyarakat Desa Kuaken, Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur merasa kesal dengan program pemerintah terkait air bersih yang dinilai mubasir.
Tokoh masyarakat Desa Kuaken Kornelis Sani kepada kontributor The Indonesian Post wilayah TTU, Selasa 17/01/2016 mengaku kesal dengan kinerja aparat pemerintah daerah TTU yang tidak kunjung tuntas mengatasi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di desa itu. Menurut dia, kurang lebih lima bantuan dari pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah tidak pernah direalisasikan dengan baik.
“Ini salah siapa..?? Kami masyarakat biasa hanya bisa mendengar dan melihat banyak dana mengalir ke desa untuk mengatasi persoalan air bersih. Sebut saja Proyek PPIP, PNPM, PANSIMAS, Dana Desa dan MCK, namun yang kami lihat adalah bangunan bak air kosong, sumur kosong, hanya menjadi monumen abadi di desa. Dari lima program ini, masyarakat tidak menikmati air sedikitpun, saya kesal dengan kebijakan ini yang terkesan hanya untuk melengkapi fisik program bukan tujuan untuk air bersih kepada kami," pungkas Sani.
Hal senada, Kepala Desa Kuaken Siprianus Angga Rusase saat di konfirmasi media ini menyambut positif akan keluhan masyarakat. Namun dirinya menuturkan dirinya belum bisa berbuat banyak, karena baru menjabat sebagai kepala desa setempat.
"Saya baru menjabat sebagai kepala desa, bantuan – bantuan yang terkesan mubasir itu pada kepala Desa yang lalu. Saya akan berusaha mengontrol sehingga soal air bersih bisa teratasi. Harapan saya masyarakat juga harus ikut bertanggungjawab menjaga berbagai fasilitas yang diberikan negara untuk kebutuhan air bersih.
Sementara itu, mendengar keluhan tersebut, Anggota DPRD Dapil II Fraksi Hanura, Hamdan Saleh Batjo menegaskan akan langsung menanggapi masalah ini. Sale menuturkan, kebutuhan air minum semestinya sudah dinikmati masyarakat.
"Mencermati kronologi problem ini, tentunya Pemerintah Desa Kuaken harus mengambil sikap. Ada kesalahan dimana, maka harus diperbaiki. Pada prinsipnya kita tidak bisa mengabaikan kepentingan rakyat. Kita akan dorong aparat penegak hukum untuk segera selidiki masalah ini. Sehingga kalau mungkin terdapat hal mencurigakan dan itu perbuatan hukum maka harus di proses sehingga jangan banyak pemain disitu. Karena yang dikorbankan adalah masyarakat Desa Kuaken," tegasnya.
Laporan: Gregorius Meol/Indopost
