Perdana Menteri Israel, Benyamin
Netanyahu
INDOPOST, TEL-AVIV - Pasca pengumuman cekal yang dikeluarkan
pihak kepolisian Israel terhadap perdana menteri rezim Zionis, Benyamin
Netanyahu atas kasus korupsi dan gratifikasi, gelombang protes yang
dilancarkan terhadap Netanyahu semakin deras, dan tuntutan pencabutan
kekebalan hukum terhadap perdana menteri semakin keras bergema.
Setelah interogasi selama beberapa kali terhadap Netanyahu dilakukan, kepolisian Israel mengeluarkan keputusan pencekalan ke luar negeri terhadap perdana menteri rezim Zionis. Keputusan tersebut memantik aksi protes luas massa Zionis. Ratusan orang baru-baru ini turun ke jalan menggelar unjuk rasa di depan kementerian perang Israel. Mereka menyuarakan tuntutan pencabutan kekebalan hukum Netanyahu selaku perdana menteri, dan mendesak pihak terkait menghukum pejabat tinggi Israel itu.
Gelombang tekanan juga mengalir dari dalam partai Likud dan kabinet Israel. Para menteri dan anggota partai Likud mendesak Netanyahu mempertanggungjawabkan kinerjanya selama ini. Jika tidak, ia harus melepaskan jabatannya selaku pemimpin partai Likud. Pengunduran diri Netanyahu dari jabatannya sebagai ketua partai Likud bermakna akhir masa jabatan sebagai perdana menteri Israel. Sebab, Netanyahu dipilih sebagai perdana menteri rezim Zionis karena partai Likud menjadi pemenang pemilu, dan dia selaku ketuanya. Koran Inggris, The Independent menyebut skandal korupsi dan gratifikasi yang menimpa Benyamin Netanyahu berpotensi besar memicu pencopotan jabatannya sebagai perdana menteri rezim Zionis.
Derasnya gelombang tuntutan pencopotan Netanyahu dari jabatan perdana menteri Israel menyebabkan ketua partai Likud ini meminta dukungan media, terutama dari Arnon Mozes, pemimpin umum koran Yedioth Ahronoth supaya para wartawan dalam beritanya bisa meredam animo publik Israel mengenai skandal gratifikasi yang menimpa Netanyahu di dalam negeri rezim Zionis.
Tampaknya, nasib Netanyahu akan lebih buruk dari Ehud Olmert, jika pencopotan jabatannya sebagai perdana menteri rezim Zionis berhasil dilakukan. Mantan perdana menteri rezim Zionis, Ehud Olmert mendekam di penjara sejak Februari 2016 lalu hingga kini atas kasus korupsi yang dilakukannya. Olmert terbukti menerima suap sebesar 921 ribu dolar dari sebuah perusahaan kontruksi ketika ia menjabat sebagai walikota Baitul Maqdis.
Gelombang tekanan terhadap Netanyahu terjadi di saat rezim Zionis semakin terkucil di arena internasional. Pada Desember 2016 lalu, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi no.2334 yang menyerukan supaya rezim Zionis menghentikan pembangunan distrik Zionis di wilayah palestina pendudukan. Resolusi tersebut didukung 14 suara setuju dan satu abstain dari AS.
(ph/indo)
