Doktor Ignas Iryanto Djou, juru bicara Aspirasi Indonesia
INDOPOST, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan groundbreaking Jembatan Pancasila - Palou -Tanah Merah (Palmerah) dalam rangkaian acara puncak peringatan Hari Nusantara 2016 di Lewoleba pada tanggal 13 Desember 2016 di Kabupaten Lembata. Jembatan ini akan menghubungkan Larantuka dan Adonara.
Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, mengatakan sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) terkait rencana pembangunan Jembatan Pancasila-Palmerah, di Den Haag, Belanda, pada 22 April 2016 lalu, memang target rencana dimulainya pelaksanaan kegiatan pembangunan (groundbreaking) pada 13 Desember 2016.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, pada saat konferensi pers bersama para wartawan di Gedung Sapta Pesona Jakarta belum lama ini mengatakan, rencana pembangunan Jembatan Pancasila-Palmerah di Larantuka (Flores Timur), menjadi solusi yang tepat dalam menghubungkan pulau–pulau di NTT. Terobosan pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi NTT merupakan langkah yang tepat dalam membangun daerah mulai dari pinggiran sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo.
Namun proyek ini rupanya mengundang pertanyaan berbagai pihak khususnya masyarakat diaspora NTT di Jakarta. Doktor Ignas Iryanto Djou, juru bicara Aspirasi Indonesia kepada wartawan 'The Indonesian Post, mengatakan, proyek ini bernilai fantastis sehingga banyak pertanyaan yang mesti diajukan terkait proyek aneh jembatan Palmerah itu.
"Rakyat NTT berhak mendapatkan informasi yang benar. Pertama, ini proyek hibah goverment to goverment atau skema investasi business to business? Implikasinya bagi rakyat tentu berbeda dan karena itu mereka berhak untuk tahu. Kedua, apa benefit sosial dan ekonomi bagi masyarakat Flores Timur (Flotim), Adonara serta Lembata dan juga bagi masyarakat NTT seluruhnya," tegasnya, Selasa malam di Jakarta, (30/08/2016)
Lalu sejumlah pertanyaan menyeruak kemudian, "apa multiplier effect dari proyek itu atau jika tidak jelas multiplier effectnya, apa urgencynya dibandingan masalah-masalah lain seperti rawan pangan, minimnya akses air bersih, rendahnya kualitas SDM khususnya kompetensi-kompetensi teknis yang memampukan mereka memanfaatkan sumber daya lokal dengan memberikan nilai tambah, human traficking yang memilukan dan merendahkan martabat masyarakat kita. Jumlah dana yang sangat besar konon mencapai angka 4 hingga 5 Triliun adalah angka yang fantastic buat NTT," imbuhnya.
Peneliti senior risk consulting group tersebut menegaskan, janganlah dana sebesar itu digunakan hanya untuk ambisi-ambisi pribadi yang tidak berdasar. "Jika itu dianggap sebagai komponen tol laut mesti di-check apa nilai strategis dari rute Flotim-Adonara bagi seluruh desain tol laut. Berapa nilai transaksi ekonomis yang bisa dibangkitkan dari berdirinya jembatan tersebut."
Adapun rumor yang bermunculan menyebutkan bahwa proyek ini terkait dengan pembangkitan energi listrik yang memanfaatkan energi arus laut di selat. Menanggapi rumor tersebut, Ignas mengatakan, Ide tersebut memang tidak buruk namun tentu itu merupakan proyek lain yang feasibility studynya (FS) sangat berbeda. Karena itu aktivis mahasiswa Indonesia-Berlin yang juga mantan Dosen Universitas Trisakti tersebut mendesak agar presiden Jokowi untuk tidak terburu-buru melakukan groundbreaking.
"Aspirasi Indonesia mendesak bapak Presiden Joko Widodo untuk tidak terburu-buru melakukan groundbreaking proyek jembatan palmerah. Ini proyek dengan nilai yang sangat fantastis 4-5 triliun, tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat NTT yang masih terpuruk. Lagipula hingga saat ini masyarakat Nusa Tenggara Timur belum mendapat informasi yang sahih terkait proyek aneh ini," tukasnya.
(mb/indo)
