ilustrasi
INDOPOST, JAKARTA - Hampir dua tahun, kinerja Pemerintahan
Jokowi – Jusuf Kalla mulai mendapat sorotan dari berbagai kalangan.
Terbanyak menyoroti kinerja bidang ekonomi. Hingga kini sudah 16 paket
kebijakan ekonomi diluncurkan, tetapi hasilnya dinilai belum signifikan.
Rakyat masih mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok, sebagian lainnya sulit mendapatkan pekerjaan. Sektor pertanian yang semestinya potensial menyerap banyak tenaga kerja, malah cenderung ditinggalkan karena makin tidak menjanjikan. Data terakhir menyebutkan terjadi pengurangan 200 ribu orang yang bekerja di sektor pertanian. Sektor yang seharusnya produktif.
Kalau saja mereka yang beralih dari sektor pertanian langsung mendapatkan pekerjaan, tidak menjadi beban. Jika tidak, akan menambah panjang daftar pengangguran. Dampaknya angka kemiskinan kian meningkat, saat ini tercatat sudah mencapai 28 juta orang.
Di sisi lain, yang banyak dikritisi adalah kebijakan pemerintah dalam berutang karena pada gilirannya dapat merusak postur APBN. Disebut – sebut utang dalam negeri lebih dari Rp4.000 triliun, sekitar Rp3.300 triliun menjadi utang pemerintah pusat. Seandainya jumlah itu dibagi rata dengan 250 juta penduduk Indonesia saat ini, maka masing – masing menanggung Rp16 miliar.
Negara berutang itu hal yang biasa dalam sebuah pemerintahan, tetapi jika tambahan utang digunakan untuk menutup bunga utang terdahulu, itu menjadi tidak produktif. Itulah sebabnya para pengamat meminta pemerintah untuk lebih ekstra hati – hati dalam kebijakan berutang di kemudian hari.
Ini perlu, karena sejumlah pihak sudah mulai membandingkan utang semasa pemerintahan sebelumnya, misalnya dengan Presiden SBY yang lebih berhati- hati dalam berutang sehingga jumlahnya jauh lebih kecil.
Kami tidak bermaksud membandingkan pemerintahan sekarang dengan yang dulu, hanya saja realita tidak dapat dipungkiri, bahwa tuntutan rakyat kian meningkat seiring dengan kondisi sosial ekonomi yang belum membaik.
Angka pengangguran terus bertambah akibat kian banyaknya pemutusan hubungan kerja, tidak bisa dipungkiri. Pada Agustus tahun lalu, angka pengangguran terbuka mencapai 7,45 juta jiwa, naik sebesar 5,94 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,24 juta jiwa.
Intinya memasuki dua tahun pemerintahannya, 20 Oktober mendatang, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Jokowi –JK untuk memenuhi janji – janji politik selama pemilu, yakni terwujudnya kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan mengatasi pengangguran dan lainnya sebagainya. Ini dapat terpenuhi, jika ekonomi kian membaik.
(pktn/indo)
Rakyat masih mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok, sebagian lainnya sulit mendapatkan pekerjaan. Sektor pertanian yang semestinya potensial menyerap banyak tenaga kerja, malah cenderung ditinggalkan karena makin tidak menjanjikan. Data terakhir menyebutkan terjadi pengurangan 200 ribu orang yang bekerja di sektor pertanian. Sektor yang seharusnya produktif.
Kalau saja mereka yang beralih dari sektor pertanian langsung mendapatkan pekerjaan, tidak menjadi beban. Jika tidak, akan menambah panjang daftar pengangguran. Dampaknya angka kemiskinan kian meningkat, saat ini tercatat sudah mencapai 28 juta orang.
Di sisi lain, yang banyak dikritisi adalah kebijakan pemerintah dalam berutang karena pada gilirannya dapat merusak postur APBN. Disebut – sebut utang dalam negeri lebih dari Rp4.000 triliun, sekitar Rp3.300 triliun menjadi utang pemerintah pusat. Seandainya jumlah itu dibagi rata dengan 250 juta penduduk Indonesia saat ini, maka masing – masing menanggung Rp16 miliar.
Negara berutang itu hal yang biasa dalam sebuah pemerintahan, tetapi jika tambahan utang digunakan untuk menutup bunga utang terdahulu, itu menjadi tidak produktif. Itulah sebabnya para pengamat meminta pemerintah untuk lebih ekstra hati – hati dalam kebijakan berutang di kemudian hari.
Ini perlu, karena sejumlah pihak sudah mulai membandingkan utang semasa pemerintahan sebelumnya, misalnya dengan Presiden SBY yang lebih berhati- hati dalam berutang sehingga jumlahnya jauh lebih kecil.
Kami tidak bermaksud membandingkan pemerintahan sekarang dengan yang dulu, hanya saja realita tidak dapat dipungkiri, bahwa tuntutan rakyat kian meningkat seiring dengan kondisi sosial ekonomi yang belum membaik.
Angka pengangguran terus bertambah akibat kian banyaknya pemutusan hubungan kerja, tidak bisa dipungkiri. Pada Agustus tahun lalu, angka pengangguran terbuka mencapai 7,45 juta jiwa, naik sebesar 5,94 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,24 juta jiwa.
Intinya memasuki dua tahun pemerintahannya, 20 Oktober mendatang, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Jokowi –JK untuk memenuhi janji – janji politik selama pemilu, yakni terwujudnya kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan mengatasi pengangguran dan lainnya sebagainya. Ini dapat terpenuhi, jika ekonomi kian membaik.
(pktn/indo)
