Ansy Lema, pengamat politik dan Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta
INDOPOST, JAKARTA - Meski Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum secara resmi mengumumkan mengusung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat sebagai Cagub/Cawagub DKI Jakarta pada Pilkada 2017 mendatang, namun publik sudah bisa membaca arah dukungan PDIP. Ada indikasi kuat Partai Moncong Putih bakal melabuhkan dukungan pada paket petahana. Terdapat beberapa fakta politik yang menguatkan sinyal politik PDIP mendukung Ahok-Djarot.
Pertama, pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, ada tiga opsi bagi partainya untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017, dan opsi pertama adalah mendukung incumbent Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Kedua, "insiden" satu mobil Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Presiden Joko Widodo bersama Ahok dan Hasto Kristiyanto saat menghadiri Rapimnas Partai Golkar beberapa waktu lalu.
"Pertemuan dan bincang akrab ibu Mega dan pak Ahok, juga kehadiran pak Ahok di kantor DPP PDIP pekan lalu jadi sinyal kuat bahwa paket Ahok-Djarot sudah final", ungkap Pengamat Politik Ansy Lema, Senin (22/08/2016).
Lebih lanjut Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta ini mengungkapkan keseriusan dukungan PDIP terhadap Ahok-Djarot juga terlihat dari adanya instruksi Ketua Umum PDIP pada para kadernya agar tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan politik yang bisa meningkatkan ketegangan politik, apalagi melontarkan pernyataan politik yang menyerang Basuki Tjahaja Purnama. Megawati meminta kadernya melakukan "cooling down" agar tensi politik tidak makin memanas. Namun pesan Megawati Soekarnoputri pada kadernya terlihat tidak sepenuhnya dipatuhi para kadernya. Masih ada kader yang melawan perintah Ketua Umum. tandasnya. Baca juga:
Ansy Lema: "Ahok Pindah Parpol karena Masalah Prinsip, Dia Bukan Pelayan Partai"
Ansy Lema: "Ahok Pindah Parpol karena Masalah Prinsip, Dia Bukan Pelayan Partai"
Sebagaimana diberitakan sejumlah media massa, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira masih menuding Ahok sebagai politisi "kutu loncat" karena suka berpindah partai. Ahok juga dituduh suka mengadu domba dan memecah belah kader PDIP.
Mencermati serangan Andreas Hugo Pareira pada Ahok, Pengamat Politik Ansy Lema melihat ada dua kemungkinan, pertama, publik bisa menilai bahwa instruksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tidak dipatuhi kadernya. Semacam ada "pembangkangan" terhadap perintah Ketua Umum. Dalam konteks ini bisa pula dibaca, Megawati gagal mendisiplinkan kadernya.
Kedua, publik juga bisa curiga bahwa perintah Megawati untuk cooling down terkesan hanya sandiwara politik. Dengan tidak menegur kadernya, seolah beliau melakukan pembiaran. "Padahal, publik mengetahui selama ini pernyataan atau instruksi ibu Mega selalu dipatuhi para kadernya. "Mekanisme pengambilan keputusan di PDIP memungkinkan Ketua Umum menggunakan hak prerogatifnya", ujar Ansy Lema.
Jika tidak tegas pada kader yang indisipliner pada instruksi Ketua Umum, PDIP bisa dianggap bersikap kontradiktif, plin-plan, "bermain dua kaki" di satu sisi menyatakan partai memiliki mekanisme internal, namun ternyata perintah Ketua Umum tidak digubris. Bukankah mestinya instruksi Ketua Umum dijalankan dan diamankan oleh kadernya, apalagi oleh PDIP yang selalu mencitrakan diri sebagai partai yang taat pada aturan main/mekanisme internal partai? Perintah Ketua Umum adalah juga bagian dari mekanisme internal yang harus dipatuhi para kader. tegas Ansy.
(mb/red)
