ilustrasi
INDOPOST, JAKARTA – Lurah yang tak merespon laporan dengan
baik akan distafkan. Walikota Jakarta Timur, Bambang Musyawardhana
mengancam para lurahnya. Ancaman itu lantaran saat ini ada 10 kelurahan
di Jakarta Timur mendapat predikat buruk dalam merespons laporan warga
yang disampaikan melalui aplikasi Qlue.
Ke-10 kelurahan yang sangat rendah menanggapi keluhan warga itu adalah, Kelurahan Pondok Kelapa, Rambutan, Cipinang Besar Utara, Malaka Jaya, Cipinang Cempedak, Pulogadung, Balimester, Klender, Rawa Bunga dan Cawang.
“Untuk respon terendah, sanksinya diingatkan terus menerus dan berpengaruh ke jabatan si lurah,” kata walikota Jakarta Timur, Bambang Musyawardhana, Jumat (15/7).
Menurutnya, rata-rata laporan qlue yang belum direspons di 10 kelurahan ini akibat kurang berkordinasi dengan pihak terkait. Pasalnya, laporan seperti lampu penerangan jalan umum (PJU) mati, jalan rusak, pedagang kaki-5, angkutan ngetem, genangan, sampah dan pohon yang tidak ditoping, yang kerap tak ditindaklanjuti.
“Karena itu, lurah harus bisa berkordinasi dengan baik. Jangan sampai masalah ini muncul lagi,” ujar Bambang.
Dikatakan bila kondisinya masih seperti itu terus, ia mengancam akan menstafkan lurah yang tidak maksimal merespons laporan Qlue. Sebab penilaian kinerja lurah, dan camat langsung dipantau Gubernur.
“Untuk respons aplikasi Qlue nilainya 20 persen, penilaian dari walikota 60 persen, penilaian diklat 10 persen dan lainnya 10 persen, makanya harus segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.
(Ifand/us)
Ke-10 kelurahan yang sangat rendah menanggapi keluhan warga itu adalah, Kelurahan Pondok Kelapa, Rambutan, Cipinang Besar Utara, Malaka Jaya, Cipinang Cempedak, Pulogadung, Balimester, Klender, Rawa Bunga dan Cawang.
“Untuk respon terendah, sanksinya diingatkan terus menerus dan berpengaruh ke jabatan si lurah,” kata walikota Jakarta Timur, Bambang Musyawardhana, Jumat (15/7).
Menurutnya, rata-rata laporan qlue yang belum direspons di 10 kelurahan ini akibat kurang berkordinasi dengan pihak terkait. Pasalnya, laporan seperti lampu penerangan jalan umum (PJU) mati, jalan rusak, pedagang kaki-5, angkutan ngetem, genangan, sampah dan pohon yang tidak ditoping, yang kerap tak ditindaklanjuti.
“Karena itu, lurah harus bisa berkordinasi dengan baik. Jangan sampai masalah ini muncul lagi,” ujar Bambang.
Dikatakan bila kondisinya masih seperti itu terus, ia mengancam akan menstafkan lurah yang tidak maksimal merespons laporan Qlue. Sebab penilaian kinerja lurah, dan camat langsung dipantau Gubernur.
“Untuk respons aplikasi Qlue nilainya 20 persen, penilaian dari walikota 60 persen, penilaian diklat 10 persen dan lainnya 10 persen, makanya harus segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.
(Ifand/us)
