Yandri Susanto, anggota Komisi II DPR
INDOPOST, JAKARTA – Kalangan DPR menolak Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) disubsidi pemerintah melalui penggelontoran penyertaan
modal negara (PMN). Pasalnya, sangat paradox jika BUMN yang seharusnya berkontribusi
terhadap pemasukan kas negara justru disubsidi melalui PMN di tengah
pemangkasan anggaran pemerintah.
“Kami menolak BUMN diberikan PMN dimana seharusnya BUMN sudah menghasilkan (berkontribusi) kepada negara disamping memunculkan kecemburuan sosial bagi lembaga negara lain yang dipangkas anggarannya,” ujar Yandri Susanto, anggota Komisi II DPR kepada wartawan parlemen, Senin (4/7).
Oleh karena itulah, ia bersama fraksinya Partai Amanat Nasional (PAN) menolak PMN dimasukkan ke dalam APBN-P 2016. “Fraksi PAN terhadap penyertaan modal negara sudah sangat jelas dalam Komisi VI maupun dalam Badan Anggaran,” katanya.
Komisi VI sebelumnya telah menyetujui PMN kepada 20 BUMN sebesar Rp 44,38 triliun dari APBN-P 2016 yang terdiri atas PMN tunai sebesar Rp 28,25 triliun dan non-tunai Rp 16,13 triliun.
Padahal, ia sempat mengingatkan jika BUMN diberikan PMN maka hal itu dapat menimbulkan anomali anggaran karena disaat bersamaan juga terjadi pemangkasan anggaran kementerian/lembaga.
(win)
“Kami menolak BUMN diberikan PMN dimana seharusnya BUMN sudah menghasilkan (berkontribusi) kepada negara disamping memunculkan kecemburuan sosial bagi lembaga negara lain yang dipangkas anggarannya,” ujar Yandri Susanto, anggota Komisi II DPR kepada wartawan parlemen, Senin (4/7).
Oleh karena itulah, ia bersama fraksinya Partai Amanat Nasional (PAN) menolak PMN dimasukkan ke dalam APBN-P 2016. “Fraksi PAN terhadap penyertaan modal negara sudah sangat jelas dalam Komisi VI maupun dalam Badan Anggaran,” katanya.
Komisi VI sebelumnya telah menyetujui PMN kepada 20 BUMN sebesar Rp 44,38 triliun dari APBN-P 2016 yang terdiri atas PMN tunai sebesar Rp 28,25 triliun dan non-tunai Rp 16,13 triliun.
Padahal, ia sempat mengingatkan jika BUMN diberikan PMN maka hal itu dapat menimbulkan anomali anggaran karena disaat bersamaan juga terjadi pemangkasan anggaran kementerian/lembaga.
(win)
