Dukung "NKRI Harga Mati", Keluarga Pejuang Irian Barat Geruduk DPRD Papua

 “Pemerintah harus mengacu pada tiga tungku yakni pemerintah, agama dan adat. Kami juga mendukung maklumat Kapolda Papua, agar UU Otsus dapat diimplementasikan dengan baik di tanah Papua,” ujarnya lagi.

INDOPOST, JAYAPURA – Sekelompok orang yang tergabung dalam Forum Bela Negara dan Kerukunan Keluarga Besar Pejuang Pembebasan Irian Barat (KKBPPIB) mendatangi Kantor DPR Papua.

Dalam tuntutannya yang dibacakan oleh Ketua KKBPPIB, Eny Tan, massa menolak organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Otsus plus.

“Otsus plus itu justru mengacaukan kehidupan di tanah Papua, ditambah banyaknya organisasi masyarakat yang bermunculan,” jelas Eny dihadapan Sekretaris I DPR Papua, Mathea Mamoyau, Rabu 20 Juli 2016.

Dalam orasinya, Eny juga meminta Pemerintah Provinsi Papua harus adil dalam memberdayakan nasib mantan pejuang dan ahli warisnya, salah satunya dengan kesejahteraan pejuang.

“Pemerintah harus mengacu pada tiga tungku yakni pemerintah, agama dan adat. Kami juga mendukung maklumat Kapolda Papua, agar UU Otsus dapat diimplementasikan dengan baik di tanah Papua,” ujarnya lagi.

Dalam aksinya siang tadi, massa membawa sejumlah spanduk putih bertuliskan “Mendukung maklumat Kapolda Papua” serta “NKRI Harga Mati”. Massa juga menggunakan atribut ikat kepala berwarna merah dan putih.

Massa yang diterima oleh Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyau menyebutkan demo kali ini salah sasaran, sebab suara mantan pejuang dan keluarganya saja tak diperhatikan oleh pemerintah, misalnya tak ada kemudahan bagi keluarga pejuang untuk dipermudah masuk anggota TNI/Polri.

“Saya juga memprotes sejumlah spanduk yang dibawa oleh pendemo, karena tak memiliki nomor ijin dari kepolisian. Laporan yang masuk bicara tentang perdamaian, spanduk yang masuk di kepolisian tidak ada ijin nomor spanduk. Saya minta kepada kepolisian harus menerbitkan ijin setiap spanduk yang digunakan untuk demo,” kata Mathea dihadapan pendemo.

Meski demikian, Mathea setuju dengan peryataan sikap yang disampaikan KKBPPIB. Hanya saja untuk masalah KNPB, biarlah menjadi persoalan TNI/Polri. 

(Ramah)

Daerah News July 21, 2016