Penulis: Aris Santoso,
sejak lama dikenal sebagai pengamat militer
(khususnya TNI AD). Kini bekerja sebagai staf administrasi di lembaga
HAM Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Tulisan ini adalah pendapat pribadi.
Ingat peristiwa 27 Juli? Apa yang dicapai PDIP saat ini, tak bisa
dilepaskan dari peristiwa berdarah itu. Sebuah titik kulminasi
pertentangan antara Soeharto-Jenderal Benny Moerdani. Simak opini Aris
Santoso berikut ini.
Peristiwa 27 Juli 1996 memang sudah lama berlalu. Namun untuk peristiwa dengan magnitude
besar, rentang waktu menjadi relatif, karena peristiwa dimaksud akan
selalu tersimpan dalam memori bangsa, seperti halnya Peristiwa 1965 dan
Kerusuhan Mei 1998.
Khusus untuk Peristiwa 27 Juli, ingatan itu menjadi lebih terang, karena
subyek dari peristiwa itu, yaitu PDIP, hari-hari ini sedang menikmati
manisnya kekuasaan. Terlebih apa yang dicapai PDIP saat ini, tidak bisa
dilepaskan dari peristiwa berdarah tersebut.
Jejak Benny Moerdani
Hampir semua peristiwa besar di tanah air tidak dapat dilepaskan dari
konflik internal militer, begitu juga dengan Peristiwa 27 Juli.
Peristiwa itu merupakan titik kulminasi pertentangan antara Soeharto
dengan Jenderal Benny Moerdani. Untuk operasi di lapangan Presiden
Soeharto banyak memanfaatkan kubu ABRI Hijau (di bawah Jenderal Feisal
Tanjung, Akmil 1961), sesuai kedekatan Soeharto dengan ICMI.
Kebetulan pada saat itu kondisi moril Soeharto sedang limbung, sekitar
tiga bulan sebelumnya, istrinya terkasih (Ibu Tien) baru saja meninggal
dunia. Sudah menjadi pengetahuan umum, Ibu Tien berperan besar di
belakang Soeharto dalam mengelola kekuasaan. Beban psikologis Soeharto
tersebut sudah tentu terbaca oleh kubu Benny.
Dukungan Jenderal Benny Moerdani terhadap figur Megawati telah dirintis
sejak tahun 1987, ketika Megawati tampil sebagai juru kampanye andalan
PDI (belum memakai label Perjuangan), menjelang Pemilu 1987. Ketika
posisi Benny surut ke belakang, dukungan terhadap Megawati kemudian
dilanjutkan oleh anak didiknya, seperti Jenderal Hendro Priyono (Akmil
1967) dan Jenderal Agum Gumelar (Akmil 1968).
Bahkan figur Hendro Priyono masih berperan hingga sekarang. Saat tulisan
ini disusun, dua orang dekat Hendro, yaitu Komjen Pol (Purn) Gories
Mere dan Diaz Hendro Priyono (anak Hendro Priyono), baru saja diangkat
sebagai staf khusus Presiden.
Bagi kubu Benny sendiri, peristiwa 27 Juli itu sendiri bisa dianggap
“investasi politik”. Karena mereka baru dapat memetik hasilnya jauh di
kemudian hari, saat Soeharto (dan Habibie) benar-benar jatuh. Sementara
yang memperoleh manfaat langsung adalah Jenderal Wiranto (Akmil 1968),
sesaat setelah peristiwa Wiranto menjadi KSAD, menggantikan Hartono
(Akmil 1962). Wiranto bisa mulus menjadi KSAD, karena kandidat yang
lain, yaitu Letjen Suyono (Akmil 1965) telah tersingkir pasca Peristiwa
27 Juli.
Sungguh skenario politik yang canggih, dan juga rumit. Maknanya baru
bisa kita baca sekian tahun setelah peristiwa berlalu. Bagaimana kubu
Benny bisa mengendalikan konflik yang melibatkan tiga jenderal dalam
lingkaran Soeharto sendiri. Tanpa ada kepastian manfaat jangka pendek
apa yang bakal mereka terima. Namun kini terbukti, hubungan antara kubu
Benny (melalui Hendro Priyono dan Luhut Panjaitan) dengan Megawati
(termasuk Jokowi dan PDIP), seolah sudah tak terpisahkan lagi. Dan tak
seorang pun yang tahu, bagaimana ujung dari kemesraan ini.
Kedekatan Megawati dan Letjen Sutiyoso (Akmil 1968), juga bisa dipahami
dalam konteks ini. Sutiyoso yang menjabat Pangdam Jaya saat peristiwa 27
July terjadi, justru memperoleh dukungan Megawati saat maju lagi
sebagai Gubernur Jakarta (2002). Sutiyoso adalah bagian dari lingkaran
Benny Moerdani. Tahun 1974 Sutiyoso sudah terlibat dalam Operasi
Flamboyan di Timor Leste, yang dikendalikan langsung Benny Moerdani.
Komandan Operasi Flamboyan adalah Brigjen Dading Kalbuadi, teman dekat
Benny sejak lama.
Soal Wiranto yang belum firm. Posisinya seolah di “perbatasan”
antara lingkaran Cendana dan kelompok Benny. Bila dihubungkan dengan
kondisi sekarang, hal itu tampak ketika Wiranto hanya memperoleh bagian
yang terbatas dalam alokasi kekuasaan. Menteri yang diusung Partai
Hanura (pimpinan Wiranto), selalu masuk daftar yang bakal dikorbankan
bila isu soal perombakan kabinet merebak.
Pesona Kekuasaan
Sampai sekarang belum jelas benar, mengapa pihak PDIP seolah ingin
melupakan peristiwa tersebut. Padahal peristiwa itu merupakan modalitas
awal bagi PDIP dalam meraih kejayaannya hari ini.
Salah satunya kemungkinannya adalah, disebabkan PDIP sudah memperoleh
kompensasi (baca: kehormatan) yang berlebih sebagai dampak Peristiwa 27
Juli, sehingga peristiwa itu tidak relevan lagi untuk diingat. Bukankah
sudah jamak dalam masyarakat kita, kekuasaan dan lingkungan yang
berganti menjadikan seseorang mudah dihinggapi amnesia sejarah.
Bagi PDIP saat ini, tentu lebih memicu andrenalin mengelola kekuasaan,
ketimbang memikirkan hal-hal sentimentil terkait Peristiwa 27 Juli. PDIP
sedang sibuk memikirkan bagaimana skema paling menguntungkan sehubungan
majunya kembali Ahok sebagai Gubernur Jakarta.
PDIP sempat salah langkah, sehingga sampai perlu memanfaatkan organisasi
satelitnya, yaitu relawan Jokowi, untuk menghambat laju Ahok.
Kemudian pada level yang lebih tinggi, Megawati masih memosisikan diri sebagai King (atau Queen) Maker, yang tidak senantiasa mulus dalam berhubungan dengan Presiden Jokowi. Dalam titik ini, Jokowi di-backup
Hendro Priyono dan Luhut Panjaitan, agar tidak terlalu direpotkan oleh
kehendak Megawati. Lagi-lagi kelompok Benny mengambil peran.
Dari observasi lapangan, kita bisa melihat hampir tidak ada bedanya
antara PDIP dengan parpol lainnya, dalam merespons kekuasaan. Tidak ada
hal baru yang ditawarkan PDIP, dalam etika dan perilaku anggotanya,
dalam mengelola kekuasaan. PDIP sekadar menjalani kebiasaan yang sudah
berlaku selama ini: the winner take it all.
Sementara soal komitmen pada wong cilik, hati kecil saya berkata,
walau bagaimana pun partai ini masih bisa diharapkan. Dalam beberapa
kali pembicaraan informal dengan eksponen PDIP, mereka masih nyambung bila
diajak bicara soal tokoh kiri semacam Tan Malaka, Sutan Sjahrir (mantan
Perdana Menteri), atau Amir Sjarifuddin (mantan Perdana Menteri yang
terlibat dalam Peristiwa Madiun 1948). Sesuatu yang sulit terjadi bila
berjumpa dengan kader partai politik lain
*************
){kind=link}
0 Reviews:
Post a Comment