Menteri Yasonna Laoly Didesak Publikasikan SK DPP Partai Demokrat Versi AHY

Menteri Hukum Dan Ham Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D

JAKARTA - Ketua Umum Plt  Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi   Pendiri Dan Deklartor  Partai Demokrat  Dr Ir Muhamad Subur Sembiring  dalam jumpa pers kepada awak media  ( jumat/29/2020) di hotel mega matra jakarta pusat dengan tegas meminta kepada Menteri Hukum Dan Ham Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D untuk kiranya segera memberitahukan kepada Publik   terlebih kader – kader Partai Demokrat se-Indonesia tentang SK (Surat keputusan ) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ( DPP )  versi AHY putra sulung SBY Presiden Ke 6 RI.

“ Menteri Hukum Dan Ham di minta  untuk  memberikan pejelasan secara konkrit tentang isu SK ( Surat Keputusan  ) DPP Partai Demokrat Versi AHY  yang di klaim oleh beberapa pengurus DPP Partai Demokrat bahwa SK tersebut sudah keluar.

Hal ini harus di lakukan sehingga tidak membuat masyarakat menjadi bingun terlebih khusus kepada kader – kader Partai Demokrat se-Indonesia  apalagi pilkada serentak sudah dekat yaitu tanggal desember 2020

Raja Muda Tanah Karo Provinsi Sumatra Utara ini juga  menjelaskan bahwa,” jangan ada pembohongan public yang di lakukan oleh elit – elit politik Partai Demokrat  tentang SK DPP Partai Demokrat versi AHY.

Kalau SKnya belum keluar ya di sampaikan kehadapan kader – kader Partai Demokrat se –Indonesia sehingga mereka tau apa yang terjadi dan  bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Partai Demokrat dari kehancuran,” jelas  Sembiring .

Sembiring  juga menambahkan ,”bahwa KPU dan MENDAGRI  telah menetapkan tanggal 20 Desember 2020 sudah di mulai proses – proses pilkada di seluruh Indonesia oleh sebab itu SK DPP Partai Demokrat sangatlah penting sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran calon yang di usung oleh Partai Demokrat dalam pilkada serentak tersebut .

Ketua Umum Plt  Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi   Pendiri Dan Deklartor  Partai Demokrat  Dr Ir Muhamad Subur Sembiring

Ia juga berharap bahwa ,” seluruh kader Partai Demokrat  se -Indonesia harus rapatkan barisan dalam menyelamatkan Partai Demokrat dari kehancuran .

Sebab Partai Demokrat bukan milik  pribadi  keluarga  SBY dan kroni – kroninya di cikeas, namun Partai Demokrat merupakan aset Bangsa dan milik kita semua rakyat Indonesia,”harapnya

Polhukham May 30, 2020