Gabungan Ormas Lintas Agama Serukan Masyarakat Dunia Rawat Budaya Toleransi
JAKARTA - Sebanyak sebelas organisasi keagamaan menggelar pertemuan membahas sejumlah persoalan yang terjadi di tanah air maupun dunia. Masing-masing para petinggi organisasi keagamaan tersebut menyatakan sikap karena melihat situasi toleransi akhir-akhir ini semakin terkoyak oleh aksi-aksi sekelompok kaum intoleran.
Mereka prihatin berbagai persoalan yang muncul akhir-akhir menderah warga dunia.
Melalui rilis yang diterima media ini, Ketua Umum DPP GAMKI, Willem Wandik menyampaikan rasa prihatin terkait persoalan intoleransi yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa wilayah Indonesia maupun di luar negeri.
"Melihat berbagai persoalan intoleransi yang terjadi beberapa waktu ini di dalam maupun luar negeri, antara lain persoalan pelarangan pembangunan rumah ibadah di Karimun dan Minahasa Utara, serta konflik antar agama di India, kami, Sebelas Organisasi Kepemudaan Lintas Agama menyampaikan sikap", ujar Wandik, Rabu (04/02/2020)
Kesebelas organisasi keagamaan tersebut antara lain; GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Peradah, Gemabudhi, Gema Mathla'ul Anwar, Gemaku, IPTI, Gemapakti, Pemuda Nahdlatul Wathan, dan GAMK
Dalam tuntutannya, kesebelas organisasi tersebut menyampaikan beberapa poin sebagai berikut;
1. Menyatakan keprihatinan atas konflik antar agama yang terjadi di India yang telah menelan korban puluhan jiwa. Meminta Pemerintah India untuk tidak membuat kebijakan diskriminatif yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat.
2. Mengajak pemimpin, negara, dan masyarakat dunia untuk berkomitmen menjadikan bumi sebagai rumah bersama bagi setiap agama, etnis, suku, dan golongan. Kita harus bekerjasama membangun budaya toleransi dan inklusif, menghentikan peperangan dan konflik yang menyebabkan pertumpahan darah.
3. Menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi dengan persoalan konflik antar agama yang terjadi di India dan tetap menjalin silaturahmi di antara masyarakat yang berbeda suku, agama, etnis, dan golongan. Pemerintah Indonesia harus selalu bersikap adil dan berdiri di atas semua golongan untuk menjaga kerukunan dan kedamaian bangsa.
4. Mendukung Pemerintah Indonesia dan aparat penegak hukum untuk melakukan pendekatan persuasif kepada kelompok-kelompok intoleran dan jika diperlukan melakukan tindakan tegas apabila ada yang berusaha menyebarkan ujaran kebencian, memprovokasi, serta mengganggu kebebasan beribadah dan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.
5. Mengajak semua Anggota dan Pengurus GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Peradah, Gemabudhi, Gema Mathla'ul Anwar, Gemaku, IPTI, Gemapakti, Pemuda Nahdlatul Wathan, GAMKI, dan organisasi kepemudaan lainnya di pusat maupun daerah untuk menjalin persaudaraan, saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam mencegah terjadinya konflik, mendorong koeksistensi, serta menjaga kebebasan beribadah dan kerukunan bagi setiap pemeluk agama di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, kesebelas organisasi ini juga pendorong agar pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya-upaya persuasif terhadap peristiwa-peristiwa intoleransi.
Hadir dalam pernyataan sikap ini yakni; Ketua Umum PP GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Karolin Margaret Natasa, Ketua Umum DPN Peradah, I Gede Ariawan, Ketua Umum DPP Gemabudhi, Bambang Patijaya, Ketua Umum DPP Gema Mathla'ul Anwar, Ahmad Nawawi, Ketua Umum PP Gemaku, Kris Tan, Ketua Umum DPP IPTI, Ardy Susanto, Ketua Umum DPP Gemapakti, Asmat Susanto, Ketua Umum PP Pemuda Nahdlatul Wathan, Muhammad Halqi, Ketua Umum DPP GAMKI, Willem Wandik
(red/pub)
