Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Rumah Radakng, Pontianak, Kalbar, Kamis (5/9) siang. (Foto: Rahmat/Humas)
KALBAR - Seluruh fraksi di DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (5/9) siang, menyetujui usuan inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto itu, seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna menyatakan persetujuannya terhadap usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai usulan inisiatif DPR RI. Tidak ada penolakan dari seorang pun anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna itu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditanya masalah revisi UU KPK itu saat berkunjung ke Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (5/9) siang, mengaku belum tahu isi revisi Undang-Undang yang diusulkan DPR RI itu.
“Ya itu inisiatif DPR, saya belum tahu isinya,” tegas Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri acara penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Rumah Radakng, Pontianak.
Namun Presiden menilai, bahwa KPK saat ini (periode 2015-2019, red) telah bekerja dengan baik.
Saat wartawan kembali mendesaknya mengenai revisi UU KPK itu, Presien Jokowi menegaskan, dirinya belum tahu. “Saya belum tahu. Jadi, saya belum bisa menyampaikan apa-apa,” ucapnya. (FID/RAH/ES)
