Ilustrasi
JAKARTA – Pemerintah agar mewaspadai stagnasi perekonomian global sehingga diperlukan strategi yang jitu serta cara baru dalam mengelola stabilitas keuangan nasional dan perekonomian nasional.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta dalam Seminar Nasional Perkembangan Terkini Ekonomi Indonesia dan Tantangan ke Depan yang diselenggarakan Bank Indonesia dan Universitas Airlangga,Selasa (3/9/2019).
Arif mengungkapkan, kecenderungan pertumbuhan global diperkirakan akan melemah, utamanya dipicu perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang masih terus berlangsung.
“Perang dagang dua negara besar tersebut berimbas pada perang teknologi dan nilai tukar. Ketegangan perdagangan dan teknologi juga berpotensi mengurangi sentimen serta memperlambat investasi karena menghindari risiko yang mengekspos kerentanan keuangan,” ujarnya.
Stagnasi perekonomian global juga ditandai dengan meningkatnya probabilitas krisis.
Menurut survei dari Wall Street Journal, peluang terjadinya krisis 2018 sebesar 13% dan pada tahun ini meningkat menjadi sebesar 25%. Probabilitas ini adalah yang tertinggi sejak Oktober 2012.
Tanda-tanda lainnya ialah Federal Reserve Bank of St Louis menganalisis bahwa GDP riil Amerika Serikat 12% di bawah tren potensial output-nya, yang menunjukkan missing recovery atau hilangnya kesempatan untuk pulih. Hilangnya kesempatan tersebut juga pernah terjadi di Indonesia pasca krisis finansial global pada 2008.
“Tanda-tanda itu tidak boleh diabaikan begitu saja. Indonesia pernah mengalami missing recovery pada 2008 yang harusnya saat itu dimanfaatkan untuk industrialisasi dan ekspor, tapi pemerintah tidak melakukan itu sehingga pertumbuhan ekonomi kita tidak tinggi,” jelas Arif.
Karena itu, pemerintah harus mengambil cara baru mengelola stabilitas keuangan. Stabilitas yang dimaksud tidak hanya pada tataran sistem keuangan saja, tetapi harus bertransmisi pada kehidupan masyarakat. (rizal/bi/st)
