Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menawarkan hadiah hingga USD15 juta atau lebih dari Rp212 miliar untuk informasi yang bisa mengganggu operasi keuangan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, termasuk IRGC-QF. Washington menawarkan hadiah sambil menjatuhkan sanksi baru terhadap Teheran.
Tawaran hadiah sebesar itu diumumkan pada hari Rabu sebagai bagian dari program Reward for Justice (Hadiah untuk Keadilan) yang dijalankan oleh Departemen Luar Negeri. IRGC merupakan cabang elite militer Teheran yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Washington pada April lalu.
Departemen Luar Negeri AS sedang mencari informasi tentang perusahaan dan individu yang diduga membantu IRGC menghindari sanksi AS dan internasional serta mereka yang berbisnis dengan unit militer Teheran tersebut.
Selain mengeluarkan pemberitahuan hadiah, Washington telah mengeluarkan paket sanksi baru terhadap jaringan bisnis minyak yang diduga dijalankan oleh IRGC. Sanksi itu secara luas menargetkan 16 perusahaan dan sembilan individu, yang diduga terlibat dalam memasok minyak Iran ke Suriah. Enam kapal tanker minyak yang terkait dengan kegiatan semacam itu juga dimasukkan dalam daftar yang terkena sanksi.
Penjatuhan sanksi baru terhadap Teheran dan tawaran hadiah dari Washington telah dipuji para pejabat tinggi AS.
"IRGC-QF telah menggunakan jaringan pengiriman yang teduh untuk memindahkan ratusan juta dolar dalam (wujud) minyak Iran ke rezim (Presiden Suriah Bashar) al-Assad yang kejam, organisasi teroris proksi Iran Hizbullah, dan aktor-aktor terlarang lainnya. Hari ini, AS mengambil tindakan terhadap jaringan luas ini," kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton yang dikutip dari akun Twitter-nya, Kamis (5/9/2019).
"Washington akan terus mengenakan sanksi baru pada negara itu untuk mempertahankan tekanan maksimum," kata perwakilan khusus AS untuk Iran, Brian Hook. "Kami tidak mencari untuk memberikan pengecualian atau keringanan."
Iran belum berkomentar soal penjatuhan sanksi baru AS. Teheran telah berulang kali mendesak negara-negara Uni Eropa untuk benar-benar melakukan sesuatu guna menyelamatkan perjanjian nuklir 2015 dan membantu Iran menghindari sanksi Washington.
Presiden Iran Hassan Rouhani, seperti dikutip Reuters, telah memberi batas waktu dua bulan kepada Uni Eropa untuk bertindak menyelamatkan perjanjian nuklir 2015 yang bernama Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
(mas)
