Politisi PKB, Abdul Kadir Karding
INFILTRASI - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – Maruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kasus hukum yang dialami Baiq Nuril sudah tepat.
Menurutnya saran hukum yang diberikan Jokowi kepada Baiq sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Diketahui Jokowi menyarankan agar Baiq menempuh jalur hukum, yakni peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
“Saran presiden agar Baiq mengajukan peninjauan kembali dan mengirim permohonan grasi bukanlah intervensi hukum tapi kecintaan pemimpin kepada rakyatnya,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (20/11/2018).
Karding mengatakan Jokowi menaruh perhatian besar terhadap kasus hukum yang dialami Baiq. Baiq sebagai korban mestinya mendapat perlindungan, bukan disalahkan.
Namun begitu, kata Karding, presiden tetap tidak bisa mengintervensi proses hukum Baiq. “Presiden ingin Baiq mendapat keadilan tanpa ada intervensi darinyaa,” kata Karding.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan Jokowi sangat serius memperjuangkan hak dan perlindungan terhadap perempuan. Perempuan, imbuhnya, adalah kelompok yang perlu mendapatkan afirmasi atau perhatian khusus.
Dijelaskan Karding, perhatian dan komitmen Jokowi misalnya tampak dari jumlah menteri perempuan di Kabinet Kerja seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.
“Presiden selama pemerintahannya sangat concern terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan,” tandasnya.
Bagi Karding kasus Baiq menjadi pembelajaran dan tugas seluruh anak bangsa bersama. Kasus Baiq menunjukkan sensitivitas penegak hukum dalam melindungi perempuan belum sepenuhnya memadai.
“Siapa pun tidak bisa mengerti pelaku yang melecehkan Baiq secara verbal dibiarkan tapi Baiq yang menjadi korban pelecehan malah dihukum,” imbuhnya.
Lebih lanjut, anggota DPR RI itu mengatakan perbaikan hukum Indonesia akan terus ditingkatkan pemerintahan Jokowi. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap isu-isu kelompok rentan kekerasan seperti perempuan dan anak.
“Harapannya perempuan tidak saja mendapatkan perlindungan hukum tapi meredam kasus-kasus kejahatan terhadap perempuan,” pungkas Karding.
(ikbal/tri/inf)
