Mahfud MD, anggota Dewan Pengarah BPIP
JAKARTA - Hak keuangan anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dikomentari banyak pihak. Mahfud MD selaku anggota Dewan Pengarah BPIP jengkel dan tidak takut menghadapi politisasi hak keuangan BPIP itu.
Salah satu yang membuat jengkel adalah saat Mahfud mendapatkan meme dari seorang kader PKS yang bertulisan 'Saya Pancasila, Saya Rp 100 Juta'. Padahal anggota PKS itu kerap ke rumahnya untuk berdiskusi bersama.
"Orang ini kurang ajar," kata Mahfud dalam jumpa pers di kantor BPIP di kompleks Wantimpres, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (31/5/2018).
Mahfud meminta anggota PKS tersebut bertanya kepada pimpinannya yang duduk di DPR. Berapa juta rupiah yang didapatkannya per bulan.
"Pasti dua kali lebih besar dari saya, anggota sajalah. Jangan ketuanya. Kalau ketuanya masih ditambah Rp 100 juta lagi," cetus Mahfud.
"Saya tahu persis. Saya bilang, PKS itu sudah melahirkan dua koruptor besar, mau melurus-luruskan orang dengan cara tidak sopan. Itu baru yang dipenjara, belum lagi yang dilaporkan, masih dalam proses. Itu yang tidak sah," sambung Mahfud.
Dalam persoalan hak keuangan BPIP ini, Mahfud MD memilih melawan isu yang dipolitisasi. Sebab, angka yang dikeluarkan dalam Perpres 48/2018 sudah ditelaah oleh Kemenkeu dkk sesuai regulasi yang ada.
"Coba Anda tanya ke Hidayat Nur Wahid, dia jadi Ketua MPR, berapa dia dapat tiap bulan, berapa dia hamburkan ke luar negeri, pergi ke mana. Kalau Anda marah, datang ke saya. Ayo kita buka saku kita masing-masing. Saya anggota DPR dulu. Saya ini pernah menjadi Ketua MK, dapat DOP (Dana Operasional Pimpinan, red). Di sini (BPIP, red) nggak dapat DOP," cetus Mahfud.
(detik/in)
