Kapolda Bali, Irjen Pol Petrus R Golose saat menerima kunjungan Kepolisian Australia
JAKARTA - Dalam menghadapi teroris, Indonesia saat ini melakukan pendekatan secara Soft Approach. Cara tersebut dilakukan berbeda dengan pendekatan yang dilakukan Amerika Serikat menggunakan pendekatan Hard Approach.
"Indonesia melakukan law enforcement dalam menghadapi teroris, dengan Soft Approach, dan melakukan deradikalisasi," kata Kapolda Bali, Irjen Pol Petrus R Golose usai acara International Seminar, Doctoral Program of Police Science College, Best Practices on Handling Terrorism, di Gedung Aula PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (22/2).
Mantan Deputi Bidang Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Teroris ini menyebut Indonesia juga mengedepankan Rule of Law dan Human Right dalam menghadapi teroris.
"Preventif Strike, atau Soft Approach dengan Hard Power terukur. Itu yang membedakan Indonesia dengan Amerika dimana Amerika mengedepankan pendekatan militer, dalam mengamankan teroris," ujarnya.
Dirinya pun mengungkapkan, Indonesia lebih mengedepankan penegakan hukum, dimana terduga teroris mengalami serangkaian proses hukum sebelum dinyatakan bersalah. Hal berbeda dengan yang dilakukan di Singapura, dimana pemerintah Singapura menerapkan Security Act, dimana terduga teroris dapat ditahan dulu tanpa proses hukum.
"Dengan program Deradikalisasi, yang potensial jadi radikal bisa kita minimalisir, sedangkan mantan teroris yang sudah berubah bisa jadi mentoring bagi para pelaku teror sehingga mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya," ungkapnya.
"Aparat penegak hukum Indonesia melakukan pendekatan ke keluarga pelaku, agar mereka tidak kembali ke jalan yang sama. Kalau misalnya kita masuk ke keluarganya, anak dan istri pelaku bisa bilang ke pelaku, agar mau merubah perilakunya. Memperbaiki hidup ke arah yang lebih baik," sambungnya.
Saat ditanya kenapa masih ada pelaku yang sudah dideradikalisasi tetapi tetap melakukan teror. Menurutnya, sama seperti deradikalisasi seperti minum obat. "Ada yang langsung sembuh, ada yang sembuh dengan pelan pelan atau malah timbul anti body. Tapi yang terpenting dengan program Deradikalisasi dapat mengurangi paham radikalisme," ucapnya.
Sementara itu, Juru bicara Program S-3 PTIK, Alfons Loemau, diskusi dimaksudkan untuk mengangkat teori dari kejadian yang ngetrend yaitu perkara terorisme dan bahaya terorisme, dan bagaimana terorisme diantisipasi.
"Dengan adanya berbagai kejadian teror, menunjukkan bahwa teror dapat terjadi dan muncul dimana saja, seperti Indonesia, Philipina, Thailand, Afganistan, Pakistan, Arab Saudi, Turki, Inggris dan Amerika Serikat. Hal ini memperlihatkan bahwa terorisme merupakan kejahatan global," kata Alfons.
Dari pengungkapan aksi teror di Indonesia, pelaku adalah warga negara Indonesia dan telah menjadi bagian dari pelaku terorisme global. Kondisi ini menggambarkan akar-akar terorisme berkembang dalam kebudayaan masyarakat Indonesia.
"Dan selama kurun lima tahun terakhir, nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia kegotong royongan telah kehilangan rohnya sehingga akar sosial sosial capital masyarakat dalam membangun keamanan menjadi pudar," ujarnya.
"Dampak dan implikasi teror tersebut sangat luas dan mendalam, mulai dari keamanan, kemanusiaan hingga politik dan perekonomian. Tanpa kompetensi yang memadai serta langkah antisipasi yang tepat, kerugian baik fisik, materiil dan sosial dari rangkaian teror tersebut sangat besar nilainya untuk ditebus oleh bangsa kita," tambahnya.
Oleh karena itu, Polri dalam menangani ancaman teror melakukan upaya-upaya. Dengan melakukan langkah Premtif, dimana melakukan identifikasi karakteristik kerawanan wilayah sebagai infrastruktur penanggulangan kriminalitas di dalam sistem database yang terintegrasi dan real time.
"Kedua, melakukan langkah preventif dengan melakukan strategi community policing. Dengan melibatkan segenap potensi masyarakat serta sumber informasi dalam sistem deteksi dini dengan melibatkan masyarakat secara pro aktif bersama dengan jajaran aparat pemerintah dalam upaya tukar-menukar informasi," ucapnya.
(ded/inf)
