ilustrasi
INDOPOST, JAKARTA - Publik NTT harus mewaspadai proses rekrutmen para bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dalam pilgub 2018, terutama pasangan calon yang berasal dari kader parpol yang akan maju sebagai di Pilkada tetapi ruang baginya ditutup rapat karena sistim oligarki yang kuat dalam Partai Politik. Sehingga yang kerap ditampilkan sebagai bakal calon adalah yang berasal dari keluarga incumbent atau yang disebut politik dinasti, entah sebagai Istri atau Suami, Adik/Kakak dari Gubernur/Wakil Gubernur. Demikian disampaikan Koordinator Tim Pembbela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus kepada The Indonesian Post, melalui pesan elektronik, Selasa, (31/10/2017)
Politik dinasti dalam Pilgub di NTT tahun 2018, menurut Petrus, mulai membayangi percaturan poltik, karena sebentar lagi Frans Lebu Raya akan mengakhiri jabatan sebagai Gubernur NTT selama dua periode. Sementara nama Ibu Lucia Adinda Lebu Raya (Istri Gubernur NTT Frans Lebu Raya), meskipun bukan kader PDIP tetapi disebut-sebut akan ikut dalam proses rekrutmen sebagai salah satu bakal calon Gubernur NTT dari PDIP periode 2018 melalui pintu hak prerogatif Megawati Soekarnoputri.
Seperti diketahui, sistim politik dinasti dalam pilkada memang masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama aktivis anti korupsi yang secara tegas menolak, akhirnya terjawab kepastiannya melalui putusan MK bahwa dinasti politik tidak dilarang karena bagian dari HAM dan demokrasi. Kendati demikian diakui pula bahwa putusan MK tentang politik dinasti itu tidak serta merta mengubah keyakinan publik akan daya rusak yang ditimbulkan jika politik dinasti dalam pilkada tetap diberlakukan.
"Fakta-fakta empiris menunjukan betapa berbahayanya politik dinasti itu. Karena yang hendak dibangun adalah proses regenerasi kekuasaan untuk mempertahankan jalur-jalur dan jaringan korupsi yang sudah terorganisir selama keluarga menjadi Kepala Daerah dan perlu dilindungi. Di sini sesungguhnya bertemu antara kekuatan politik oligarki, politik dinasti dan feodalisme dalam Partai Politik yang cenderung menguat," ungkap Petrus.
Khusus untuk NTT, terang Petrus, oleh karena Frans Lebu Raya akan mengakhiri jabatannya setelah dua periode dan Istrinya Ny. Lucia Adinda Lebu Raya disebut-sebut bakal maju dalam kontestasi Pilgub NTT 2018 sebagai salah satu bakal calon dari PDIP, maka sejumlah resiko buruk akan dihadapi apabila Lucia Adinda Lebu Raya muncul dalam Pilgub NTT. "Mau tidak mau, suka tidak suka, Lucia Adinda Lebu Raya akan terjebak dalam sistim politik dinasti yang oleh sebagian besar masyarakat memandang sebagai sesuatu yang secara moral bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi karena sarat dengan KKN. Politik dinasti ini langkah mundur dan harus diamputasi," tegasnya.
Ketika dikonfirmasi mengenai solusi terbaik bagi warga NTT, Petrus mengatakan, caranya cukup mudah yaitu, Pertama: Lucia Adinda Lebu Raya tak perlu maju di pilgub NTT 2018. Dan alternatif kedua adalah mengajak masyarakat NTT agar tidak memilih yang bersangkutan.
"Sudah terlalu banyak predikat yang melekat di pundak NTT sebagai Provinsi termiskin, terkorup, tertinggi human trafficking, gizi buruk balita dan Ibu-Ibu hamil terus bermunculan, infrastruktur tidak dibangun dll. Kondisi demikian tak perlu dipertahankan," papar pengacara Peradi ini.
"Ini tidak boleh terjadi dan harus dilawan dengan semua kekuatan jika NTT ingin keluar dari predikat minus di semua bidang yang selalu melekat dalam 10 tahun kepemimpinan Frans Lebu Raya. Ini sebetulnya sebuah kepemimpinan yang gagal total, minus prestasi, penegakan hukum lemah, korupsi dan human trafficking merajalela, gizi buruk, busung lapar dan orang kelaparan tidak pernah berkurang, lantas apa yang mau diharapkan dari politik dinasti, jika Ny. Adinda Lucia Lebu Raya dicalonkan dan terpilih," ungkapnya geram.
(mb/indo)
