Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo
INDOPOST, JAKARTA - Penggunaan diksi pribumi pada pidato Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat pelantikan masih akan dipelajari oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan hal tersebut akan diproses oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda).
Tjahjo bilang, Ditjen Otda masih akan mendengar rekaman asli dan draft tertulis dari pidato Anies itu. Namun, ia cukup mengapresiasi Anies yang telah melakukan klarifikasi. Tapi Tjahjo menegaskan, Anies lebih baik fokus bekerja ketimbang menimbulkan polemik.
"Sebaiknya Pak Anies fokus kerja, banyak janji politik dia agar segera diselesaikan dengan berbagai masalah yang ada di Jakarta," kata Tjahjo, Jumat malam (20/10).
Dia menegaskan kata pribumi telah dilarang untuk dipakai, mengingat sudah ada payung hukum melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 26 Tahun 1998. Tajho bilang, isu pribumi tak sepantasnya kembali dipakai, lantaran di negara lain juga, sudah banyak pemimpin yang bukan berasal dari pribumi asli.
"Di Indonesia hanya ada WNI dan WNA, kalau masih lihat WNI keturunan China atau Arab ya repot. Kedepan, kalimat itu harus dihilangkan," tegas dia.
Sebelumnya, pada saat menyampaikan pidato politik, Senin (16/10) malam, Anies sempat melontarkan kata pribumi dalam konteks pidatonya yang menceritakan sejarah panjang penjajahan di Indonesia. Menurut Anies, berakhirnya penjajahan yang pernah terjadi di Jakarta selama ratusan tahun harus dijadikan momentum bagi pribumi melakukan pembangunan dan menjadi tuan rumah yang baik.
(Ramadhani/indo)
