Presiden Joko Widodo
INDOPOST, JAKARTA - Menjelang tahun politik, arah APBN Presiden Joko Widodo mulai bergeser dari yang selama ini untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran pemerintah tahun depan lebih populis ketimbang ekspansif.
Sebab, kenaikan anggaran infrastruktur dalam APBN tidak terlalu besar. Kenaikan yang besar justru terjadi pada anggaran sosial yang menyangkut kesejahteraan. Walaupun nominalnya masih tetap lebih besar anggaran infrastruktur.
Dalam APBN 2018 yang baru disetujui DPR untuk disahkan sebagai Undang-Undang, anggaran infrastruktur dipatok sebesar Rp 410,7 triliun, hanya naik 2,39% dibanding APBN-P 2017.
Padahal, kenaikan anggaran infrastruktur di APBN-P 2017 naik hingga 6,14% dibanding APBN-P 2016.
Sementara itu, anggaran penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah tahun depan sebesar Rp 283,7 triliun, naik 3,65% dibanding anggaran dalam APBN-P tahun ini.
Jumlah itu terdiri dari anggaran subsidi di luar subsidi pajak Rp 145,5 triliun, Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 17,3 triliun, Program Indonesia Pintar Rp 10,5 triliun, Jaminan Nasinal Kesehatan (JKN) bagi warga miskin Rp 25,5 triliun, bantuan pangan Rp 20,8 triliun, Bidik Misi Rp 4,1 triliun, dan dana desa Rp 60 triliun.
Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah APBN 2018 lebih populis menjelang tahun politik. Menurutnya, APBN merupakan instrumen untuk menyejahterakan rakyat.
Sebab, fokus pemerintahan Jokowi sesuai Nawa Cita lanjut dia, adalah pemerataan pembangunan dan kesejahteraan semaksimal mungkin, termasuk membangun dari pinggiran
"Padahal PKH itu sebelum tahun politik ada, tetapi tidak dianggap populis. Menjelang Pemilu, baru dianggap populis," kata Sri Mulyani, Rabu (25/10).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga membantah pemerintah lebih populis. "Kalau dibilang apakah kami menyamakan (antara anggaran sosial) dengan tahun politik. Tidak juga," kata Darmin, Rabu malam.
Menurutnya, pemerintah tengah mengembangkan mekanisme pemberian bantuan pangan secara nontunai dalam satu kartu agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Di sisi lain, ia mengaku pemerintah tidak membatasi anggaran infrastruktur di tahun depan.
Sebab, pemerintah mulai mencari jalan untuk mencari sumber pembiayaan infrastruktur. Misalnya, kerja sama dengan pihak swasta dan sekuritisasi aset.
(knt/indo)
