Kapolri Jenderal Tito Karnavian
INDOPOST, JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya melakukan evaluasi dalam penanganan korupsi oleh penegak hukum Polri-KPK-Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Itu dari rapat terbatas, ada beberapa poin yang disampaikan Presiden dalam rapat terbatas ini yang menjadi kesimpulan, diantaranya korupsi relatif berkurang, namun masih masif,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung DPR, Selasa (24/10/2017).
Lebih lanjut dikatakan Kapolri, Presiden dalam rapat terbatas itu juga memberi arahan khusus kepada KPK-Polri-Kejaksaan terkait pemberantasan korupsi. “Intinya, Presiden ingin ada evaluasi dari masing lembaga,” tegasnya.
Presiden meminta agar tiga lembaga, KPK, kemudian Polri dan Kejaksaan, agar lebih sinergi, berkoordinasi lebih baik.
“Tujuannya agar penanganan korupsi dievaluasi oleh masing-masing lembaga. Di samping Menko Polhukam juga akan diperintahkan melakukan evaluasi sehingga penanganannya betul-betul lebih komprehensif,” tutur Tito.
“Tujuannya agar penanganan korupsi dievaluasi oleh masing-masing lembaga. Di samping Menko Polhukam juga akan diperintahkan melakukan evaluasi sehingga penanganannya betul-betul lebih komprehensif,” tutur Tito.
Soal penundaan pembentukan Densus Tipikor, Tito mengatakan Presiden ingin ada kajian lebih mendalam. “Presiden ingin tahu operasional Densus Tipikor secara detail, hubungan tata cara kerja di internal dan eksternal Polri, hingga hubungan dengan KPK. Kajian itu juga meliputi rekrutmen anggota Densus Tipikor,” katanya.
Sebelumnya, Presiden menggelar rapat terbatas terkait rencana pembentukan Detasemen Pasukan Khusus Anti Korupsi (Densus Tipikor) Polri. Rapat terbatas diikuti sejumlah menteri, KPK dan Kapolri, berlangsung di Istana Merdeka, Selasa (24/10/2017). Hasil dari rapat terbatas itu memutuskan Densus Tipikor ditunda
(us/indo)
