ilustrasi
INDOPOST, WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat akan menghentikan
kelanjutan bantuan kepada Dana Kependudukan PBB (UNFPA). Kementerian
Luar Negeri AS menyatakan bahwa Washington telah membuat keputusan untuk
menghentikan bantuan dana kepada UNFPA.
Dengan
keputusan itu, UNFPA yang mempromosikan hak setiap manusia, perempuan
dan anak untuk menikmati kehidupan kesehatan dan kesempatan yang sama,
akan kehilangan bantuan dalam jumlah jutaan dolar.
Pada tahun
2015, AS memberikan bantuan tunai 3,8 juta dolar dan 45 juta dolar
bantuan non-tunai kepada UNFPA. Dengan demikian, AS menjadi negara
keempat penyedia dana untuk lembaga itu setelah Inggris, badan-badan
internal PBB sendiri dan Swedia.
Kekuasaan
kubu konservatif Partai Republik di Gedung Putih akan kembali
mempersulit hubungan antara AS dan lembaga penting PBB itu. Kubu
konservatif AS menuduh UNFPA mendukung atau berpartisipasi dalam program
aborsi paksa dan sterilisasi paksa. Lembaga itu dituduh oleh kubu
konservatif AS mendukung program paksa pengendalian penduduk di Cina.
Sebagian
program pendidikan di negara-negara miskin dan juga program distribusi
alat untuk mencegah kehamilan oleh UNFPA dianggap sebagai langkah untuk
mendorong aborsi di bulan-bulan terakhir kehamilan.
Setiap kali
kubu Republik berkuasa di Gedung Putih, mereka akan memangkas
bantuan-bantuan finansial AS kepada UNFPA. Pada dekade 1990, para
anggota Partai Republik di Kongres menentang pembayaran iuran
keanggotaan AS di PBB sampai-sampai negara itu hampir kehilangan hak
suaranya di Majelis Umum PBB.
Presiden
George W. Bush juga menghentikan bantuan kepada UNFPA selama 2002-2008,
dengan alasan bahwa kehadirannya di Cina merupakan partisipasi dalam
kebijakan satu anak di negara itu.
Sekarang
dengan kemenangan Trump dalam pemilu Presiden AS, kubu Republik yang
menentang aborsi kembali memerintah di Gedung Putih. Mereka berjanji
akan mengakhiri kebijakan pemerintahan sebelumnya yang mengalokasikan
bantuan tunai dan non-tunai puluhan juta dolar untuk UNFPA.
Padahal,
UNFPA memiliki misi lain selain mengendalikan pertumbuhan penduduk
yaitu, memerangi kemiskinan dan diskriminasi serta menyelamatkan ibu dan
bayi dari kematian yang dapat dicegah di 150 negara dunia.
Pemutusan
dana tiba-tiba ini akan berdampak buruk bagi kehidupan banyak orang di
negara-negara miskin di dunia. Para pejabat PBB memperingatkan bahwa
pemotongan dana tiba-tiba bisa memicu instabilitas global lebih lanjut.
Mereka berpendapat dolar untuk diplomasi lebih efektif daripada belanja
militer dalam memerangi terorisme.
Dalam
sebuah pernyataan, UNFPA menyesalkan keputusan Washington yang
mengakhiri pendanaan atas dasar klaim yang keliru bahwa lembaga tersebut
mendukung aborsi koersif atau sterilisasi paksa di Cina.
UNFPA
mengatakan misinya adalah untuk memastikan bahwa setiap kehamilan
diinginkan, setiap persalinan aman dan potensi setiap orang muda
terpenuhi.
(rm/indo)
