(FOTO: Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden)
INDOPOST, NEW DELHI - Peningkatan kerja sama ekonomi, terutama diversifikasi perdagangan antara Indonesia dengan India menjadi isu utama pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri India, Narendra Modi di Hyderabad House, New Delhi, Senin, (12/12/2016).
"Indonesia berharap untuk meningkatkan perdagangan, Indonesia juga berharap untuk membuat variasi produk ekspornya ke India," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pernyataan pers bersama setelah pertemuan.
Saat ini produk ekspor dari Indonesia ke India didominasi oleh minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan batu bara. Ke depan, diharapkan komoditas produk ekspor dari Indonesia ke India makin beragam.
Selain isu tersebut, Presiden Jokowi juga mengatakan kedua negara terus berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama di bidang investasi.
"Indonesia mengundang India untuk meningkatkan kerja sama investasi di bidang farmasi, teknologi informasi, dan otomotif," ujar Presiden.
Dalam upaya meningkatkan transaksi perdagangan, Presiden Jokowi menyambut baik atas dicapainya nota kesepahaman "Standardisasi Perdagangan" antar kedua negara. Presiden meyakini hal itu dapat meningkatkan perdagangan dan mendukung kerja sama di sektor ekonomi.
Dalam bidang people to people contact, Presiden Jokowi mengatakan bahwa transportasi memegang unsur penting dalam meningkatkan hubungan antar masyarakat kedua belah bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengumumkan tentang diluncurkannya penerbangan langsung dari Jakarta ke Mumbai oleh maskapai nasional Garuda Indonesia.
"Saya dengan senang hati menyampaikan bahwa mulai hari ini, Garuda Indonesia akan terbang langsung ke Mumbai dari Jakarta," ucap Presiden Jokowi.
Sebagai bangsa demokratis yang besar, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia dan India berperan besar dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan dan dunia.
"Kita juga bertukar pikiran tentang situasi global terkini, sebagai dua bangsa yang besar dalam berdemokrasi, Indonesia dan India dapat banyak berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan dan dunia," imbuhnya.
Dalam pertemuan antar kedua pemimpin negara itu, telah ditandatangani tiga nota kesepahaman yaitu di bidang standardisasi perdagangan, olah raga dan penghentian penangkapan ikan ilegal.
Nota Kesepahaman Indonesia-India tersebut adalah:
1. Nota Kesepahaman kerja sama standarisasi perdagangan antara Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Bureau of Indian Standardization (BIS) yang dipertukarkan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Urusan Luar Negeri India.
2. Nota Kesepahaman kerja sama bidang pemuda dan olahraga termasuk pertukaran informasi di bidang tersebut yang melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia dengan India.
3. Joint Communique on Voluntary International Cooperation to Combat IUU Fishing & to Promote Sustainable Fisheries Governance.
Duka Rakyat India atas Gempa Aceh
Sementara itu, PM Narendra Modi di awal pernyataan persnya menyampaikan ungkapan duka cita atas musibah gempa bumi yang terjadi di Aceh beberapa waktu lalu.
"Kami berbelasungkawa dengan tulus atas gempa bumi yang baru saja terjadi di Aceh," ucap PM Modi.
Dalam kesempatan yang sama, PM Modi juga mengapresiasi Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia namun unggul dalam demokrasi.
"Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia unggul dalam demokrasi, keberagaman, dan kemajemukan," ungkap PM Modi.
Sebagai dua negara besar, PM Modi juga menyampaikan akan terus meningkatkan kerja sama dengan Indonesia di berbagai bidang. Indonesia, menurutnya merupakan mitra yang sangat penting di Asia Tenggara dan Ia menyatakan siap bekerja sama terutama di bidang pertahanan dan keamanan.
"Kerja sama pertahanan, memerangi terorisme, kejahatan terorganisir dan penyelundupan manusia merupakan agenda penting," ujar PM Modi.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan PM Narendra Modi antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
(Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden)
